Hukum & Peristiwa

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Atur Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Avatar of Sulsel Times
0
×

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Atur Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR
UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Atur Pemulihan Kerugian Negara dan Korban. doc istimewa
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Jumat, 20 November 2026 — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana dan kerugian korban.

Ringkasnya…
  • DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna
  • Rancangan berkembang menjadi 74 pasal
  • Komisi III DPR dan pemerintah terlibat dalam pembahasan
  • Pengesahan berlangsung di Jakarta pada 19 November 2026
  • Aset hasil kejahatan dapat dipulihkan bagi negara dan korban
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Scroll Kebawah
Advertisement

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum seluruh fraksi memberikan persetujuan.

Regulasi ini disusun karena pemulihan aset hasil kejahatan dan kerugian masyarakat dinilai belum berjalan optimal melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengatur penelusuran, pengamanan, pengelolaan, dan pengembalian aset.

Empat pilar pengaturan perampasan aset

Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaturan dibangun di atas asas perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan kepastian prosedur.

Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dapat digunakan dengan pembagian kewenangan dan pengawasan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan, dan pelaksanaan.

Pengelolaan aset akan dilakukan melalui badan yang bekerja secara profesional dan didukung sistem informasi agar setiap tahapan dapat diaudit.

Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak ketiga yang terbukti beritikad baik sesuai putusan pengadilan.

Habiburokhman menegaskan, “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.”

Karena itu, undang-undang memuat pengawasan independen, pembuktian yang diuji terbuka di persidangan, dan pencatatan digital terhadap pengelolaan aset.

Ruang lingkup diperluas

Pembahasan menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah dan mengembangkan rancangan dari 67 pasal menjadi 74 pasal.

Ruang lingkupnya mencakup aset terkait korupsi serta tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap negara dan masyarakat.

Jenis perkara yang tercakup antara lain narkotika, terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan penyelundupan senjata.

Penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.

Komisi III DPR mencatat pembahasan dilakukan melalui lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Penyerapan masukan juga dilakukan melalui kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan dengan melibatkan akademisi, pakar, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

Pengesahan tersebut menjadi dasar hukum baru untuk mengejar hasil kejahatan sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban dan pemilik hak yang sah.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow