Sulseltimes.com, Shenzhen, Jumat, 20 November 2026 — Presiden Prabowo Subianto menyebut tata kelola, korupsi, ekonomi ilegal, dan peredaran narkoba sebagai tantangan besar bagi transformasi Indonesia.
- Prabowo memaparkan tantangan nasional di KTT APEC
- Empat masalah utama mencakup tata kelola korupsi ekonomi ilegal dan narkoba
- Presiden RI dan para pemimpin ekonomi APEC terlibat
- Pidato disampaikan di Shenzhen pada 19 November 2026
- Pemerintah mengaitkan penanganan masalah dengan pengentasan kemiskinan
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan pemimpin ekonomi APEC ke-33 di Shenzhen International Communication Center, Tiongkok, Kamis, 19 November 2026.
Prabowo mengatakan Indonesia sedang menjalankan transformasi untuk membangun perekonomian yang tangguh, produktif, dan inklusif.
Transformasi itu diarahkan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi kelaparan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah menilai persoalan tata kelola dan kejahatan ekonomi dapat menghambat pencapaian agenda tersebut jika tidak ditangani secara konsisten.
Transformasi dimulai dari masyarakat
Prabowo menjelaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan memperluas penggunaan teknologi digital di sekolah hingga perguruan tinggi.
Pemerintah juga menjalankan modernisasi kampung nelayan dan menghidupkan kembali koperasi desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Hilirisasi terus didorong agar bahan mentah diolah menjadi produk bernilai tambah dan membuka lebih banyak pekerjaan berkualitas.
Menurut Prabowo, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membangun kesejahteraan dari tingkat paling bawah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi ketimpangan sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.
Indonesia dorong keterbukaan yang adil
Dalam forum APEC, Presiden mendukung keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai landasan kemakmuran kawasan Asia Pasifik.
Ia menilai sistem perdagangan multilateral harus adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia yang berfungsi efektif.
Prabowo menegaskan, “Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan.”
Indonesia juga mendorong negara berkembang memperoleh akses lebih besar untuk menggunakan, membangun, dan meneliti teknologi kecerdasan buatan.
Kerja sama teknologi dan investasi dinilai perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya meningkatkan nilai perdagangan.
Presiden turut mengingatkan agenda konektivitas APEC yang dimulai Indonesia di Bali dan dilanjutkan hingga 2035.
Bagi pemerintah, keberhasilan kerja sama ekonomi diukur dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.
Penanganan korupsi, ekonomi ilegal, dan narkoba ditempatkan sebagai bagian penting agar manfaat transformasi ekonomi tidak terhambat.















