Sulseltimes.com Makassar, Rabu, 07/04/2025 — Realisasi belanja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Makassar dinilai lambat pada triwulan pertama 2025. Anggota Komisi B DPRD Makassar Kasrudi menyebut rata-rata serapan baru sekitar 10 persen hingga pertengahan April. “Sudah masuk April tapi serapan anggaran masih sangat rendah,” kata Kasrudi, Rabu, 07/04/2025.
- Serapan anggaran SKPD Makassar baru sekitar 10 persen
- Penilaian disampaikan pada monev bersama OPD triwulan I 2025
- Pernyataan Kasrudi Anggota Komisi B DPRD Makassar
- Rabu 09/04/2025 di Makassar
- Desakan percepatan program agar manfaat ke warga dan hindari SiLPA
DPRD Desak Percepatan Program yang Menyentuh Warga
Rapat monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah berlangsung pada 9 sampai 11 April.
Dari pemaparan OPD yang hadir, DPRD menilai eksekusi program masih tertahan pada tahap administrasi dan persiapan lelang.
“Kalau anggarannya sudah disahkan dalam APBD pokok jalankan saja. Jangan menunggu kepala dinas definitif. Ini uang rakyat dan harus kembali dalam bentuk manfaat nyata,” ujar Kasrudi, Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Rabu, 09/04/2025.
Kasrudi menekankan program yang bersentuhan langsung dengan layanan publik seharusnya tidak ditunda.
Ia mencontohkan pekerjaan fisik seperti peningkatan jalan yang berkaitan dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung perlu dipacu sejak awal tahun.
Menurutnya eksekusi dini akan menjaga kualitas karena pelaksanaan di lapangan sangat dipengaruhi cuaca dan logistik.
Risiko Menumpuk di Akhir Tahun dan Potensi SiLPA
Legislator dua periode itu mengingatkan konsekuensi bila paket pekerjaan menumpuk di kuartal akhir.
Ia menilai kualitas rentan dikorbankan ketika kontraktor mengejar target waktu.
“Jangan sampai pekerjaan asal jadi hanya karena kejar target. Dinas teknis harus berani keluar dari zona nyaman dan bekerja maksimal,” tegasnya.
Di akhir pernyataan Kasrudi meminta seluruh SKPD mempercepat realisasi agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota menghindari sisa lebih perhitungan anggaran yang besar pada penutupan tahun anggaran.
