Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026 — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan aturan turunan Pusat Finansial Internasional Indonesia masih disiapkan, dengan Jakarta sebagai lokasi awal pengembangan.
- Keterangan Airlangga disampaikan 28 Oktober 2026
- Jakarta direncanakan menjadi lokasi awal PFII
- Bali diarahkan untuk tahap berikutnya
- Aturan turunan dan personel masih disiapkan
Airlangga menjelaskan perkembangan tersebut saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menyebut pemerintah mempelajari model Dubai International Financial Center sebagai rujukan pengembangan PFII.
Jakarta dipilih untuk tahap awal karena dinilai memiliki kesiapan sebagai kota global.
Pemerintah masih menyiapkan regulasi pelaksana, infrastruktur, dan personel untuk menjalankan pusat finansial tersebut.
Menurut Airlangga, pengembangan berikutnya direncanakan di Bali setelah tahap awal di Jakarta.
Ia juga menjelaskan rancangan penyelesaian sengketa dengan dua tingkat pemeriksaan dan satu kesempatan banding.
Hakim untuk mekanisme tersebut nantinya ditunjuk Mahkamah Agung.
Penjelasan Airlangga mengenai sistem penyelesaian sengketa merupakan rancangan pelaksanaan yang masih membutuhkan pengaturan turunan.
DPR telah menyetujui RUU PFII untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 21 Juli 2026.
Persetujuan legislasi itu berbeda dari dimulainya layanan operasional.
Dalam keterangan terbaru tersebut, Airlangga belum menyampaikan tanggal pembukaan layanan PFII.















