Sulseltimes.com Makassar, Senin, 06/10/2025 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan total belanja Rp10.85 triliun lebih pada RAPBD 2026 untuk memperkuat layanan publik, infrastruktur, dan ekonomi daerah.
Komposisi belanja dibagi ke belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diarahkan pada program prioritas.
- Total belanja RAPBD Sulsel 2026 Rp10.85 triliun lebih
- Belanja operasi Rp6.24 triliun lebih dan belanja modal Rp2.62 triliun lebih
- Belanja tidak terduga Rp20 miliar dan transfer Rp1.96 triliun lebih
- Pengeluaran pembiayaan Rp139 miliar untuk cicilan pokok utang dan penyertaan modal
- Gubernur tekankan efektivitas setiap rupiah melalui kolaborasi eksekutif dan legislatif
Struktur Belanja 2026 dan Arah Program
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memaparkan kerangka belanja yang menjadi dasar rancangan APBD tahun depan.
Belanja operasi dipatok Rp6,24 triliun lebih untuk layanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan urusan perangkat daerah.
Belanja modal mencapai Rp2,62 triliun lebih yang difokuskan pada infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik.
Belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar disiapkan sebagai bantalan kedaruratan dan respons bencana.
Belanja transfer kepada pemerintah kabupaten atau kota dialokasikan Rp1.96 triliun lebih untuk memperkuat layanan dasar di daerah.
Gubernur menegaskan ukuran keberhasilan bukan pada besarnya angka, melainkan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Kita semua memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada seberapa besar anggaran, tetapi pada seberapa tepat dan berdaya guna setiap rupiah yang kita belanjakan untuk rakyat,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin, 06/10/2025.
Pembiayaan, Disiplin Fiskal, dan Sinergi Kebijakan
Pemerintah tidak merencanakan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA yang merupakan selisih lebih kas tahun sebelumnya.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan, disiapkan Rp139 miliar untuk menjaga kredibilitas fiskal dan kinerja aset.
Rinciannya terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang Rp134 miliar dan penyertaan modal daerah Rp5 miliar untuk mendorong layanan publik dan pendapatan asli daerah.
Gubernur mengajak DPRD memperkuat kolaborasi agar program prioritas tepat sasaran dan tepat waktu.
Ia menekankan sinergi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sebagai satu tarikan nafas agar belanja publik berdampak nyata.
