Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 24/09/2026 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat ekonomi pemerintah untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta sinkronisasi kebijakan antarlembaga.
- Pertemuan membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional
- Koordinasi ditujukan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara saling mendukung
- Pertemuan menegaskan setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya
- Kegiatan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta
- DPR menyebut koordinasi membantu kebijakan strategis dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan
Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hadiri antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Dony Oskaria dari Danantara Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,", kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 24/09/2026.
Koordinasi Tanpa Mengurangi Kewenangan
Dasco mengatakan komunikasi yang kuat antarlembaga diperlukan agar setiap institusi memahami kebijakan dan tantangan yang dihadapi lembaga lain.
Menurutnya, kebijakan di satu sektor diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan sektor lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan.
Peran Koordinasi Lintas Lembaga
Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta berbagai isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
DPR menilai komunikasi yang terjaga diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Koordinasi ini merupakan bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga terkait isu strategis perekonomian nasional.
