Bisnis

OJK Integrasikan Data Asuransi dengan LPS, Penjaminan Polis Berjalan 2028

Avatar of Sulsel Times
0
×

OJK Integrasikan Data Asuransi dengan LPS, Penjaminan Polis Berjalan 2028

Sebarkan artikel ini
OJK Integrasikan Data Asuransi dengan LPS, Penjaminan Polis Berjalan 2028
OJK Integrasikan Data Asuransi dengan LPS, Penjaminan Polis Berjalan 2028
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai landasan operasional Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028.

Ringkasnya…
  • OJK dan LPS menandatangani Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis
  • PPP akan diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028
  • Program melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta saat perusahaan asuransi gagal
  • Pertukaran data berlangsung dua arah dan mencakup seluruh tahapan PPP
  • OJK dan LPS sepakat menjaga kerahasiaan data pengawasan yang bersifat sensitif
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Kesepakatan itu menjadi dasar bagi kedua lembaga mengintegrasikan pertukaran data guna mendukung pelaksanaan PPP yang merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Scroll Kebawah
Advertisement

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan UU P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Selasa, 17/11/2026.

PPP dirancang memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

Program ini juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.

Pertukaran Data Berlangsung Dua Arah

Ogi menjelaskan, kesiapan implementasi PPP sangat bergantung pada ketepatan kepesertaan, akurasi data, dan koordinasi antarlembaga sejak tahap awal.

Karena itu, Juklak diperlukan agar OJK dan LPS memiliki pedoman yang jelas dan terukur.

Pertukaran data akan berlangsung dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan perusahaan asuransi sekaligus memantau risiko.

Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.

Cakupannya meliputi seluruh tahapan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, serta jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, tenggat waktu, dan media yang digunakan.

Kerahasiaan Data Menjadi Perhatian Utama

Ogi menekankan, data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama.

Mekanisme pertukaran data juga akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

Hal-hal yang belum diatur dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

OJK akan terus mematangkan persiapan program melalui koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat, agar implementasi PPP berjalan efektif dan kredibel.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *