Sulseltimes.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat protes keras dari warga saat meninjau pasokan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).
Kunjungan yang semula bertujuan untuk memastikan distribusi gas bersubsidi justru berubah menjadi ajang luapan kemarahan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg.
Seorang pria dengan kemeja lengan panjang bermotif garis biru dan topi rimba hijau tua tiba-tiba berteriak dan meluapkan kekecewaannya kepada Bahlil.
Ia mengeluhkan kelangkaan gas yang semakin sulit ditemukan di pasaran.
“Mau pelan-pelan yang seperti apa? Kami sudah melakukan adab. Kenapa pejabat tidak memikirkan rakyatnya?” serunya dengan nada tinggi.
Warga Protes Hingga Angkat Tabung Gas
Situasi semakin memanas ketika pria tersebut mengangkat tabung gas 3 kg miliknya sambil menuntut kejelasan dari pemerintah.
Polisi yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan dan merangkulnya agar menjauh dari rombongan Bahlil.
Namun, pria itu tetap bersikeras. “Tolong lepas, Pak. Lepas,” katanya kepada polisi yang mencoba menenangkannya.
Protes serupa juga datang dari warga lain yang mengantre di pangkalan gas.
Seorang pria bernama Effendi menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg.
“Anak kami lapar, Pak! Butuh makan! Logikanya jalan dong, Pak!” teriaknya dengan penuh emosi.
Kelangkaan LPG Menghambat Usaha Kecil
Pria yang pertama kali memprotes mengungkapkan bahwa dirinya sudah dua minggu kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Hal ini berdampak langsung pada mata pencahariannya.
“Bagaimana ceritanya gas 3 kg ini dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya Rp 17.500, lalu di pengecer Rp 20.000, harusnya pemerintah memperhitungkannya,” ungkapnya.
Menurutnya, LPG 3 kg adalah kebutuhan vital bagi masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang memiliki usaha rumahan.
“Dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan ganggu kemiskinan kami,” lanjutnya dengan nada tinggi.
Bahlil Lahadalia Beri Klarifikasi
Menanggapi protes warga, Bahlil Lahadalia yang didampingi Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan penjualan gas 3 kg di warung pengecer bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran.
“Jadi, bapak dengar. Saya juga rakyat, Pak. Subsidi kita Rp 80,7 triliun per tahun, tujuannya agar masyarakat bisa membeli dengan harga tidak lebih dari Rp 19.000 atau Rp 20.000,” ujar Bahlil.
Namun, menyadari dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg, tetapi dengan pengawasan lebih ketat.
“Mulai hari ini, bapak mau jualan enggak apa-apa, karena dari pengecer kami aktifkan menjadi subpangkalan,” ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto Batalkan Larangan Pengecer LPG 3 Kg
Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di warung pengecer yang diterapkan sejak 1 Februari 2025 mendapat kritik luas dan memicu kepanikan di masyarakat.
Sehari setelah diterapkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg.
“Pemerintah harus hadir untuk rakyat. Kita akan cari solusi terbaik agar subsidi tetap tepat sasaran tanpa menyulitkan masyarakat kecil,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di Istana Negara.
Menurut Prabowo, reformasi distribusi LPG harus dilakukan agar anggaran subsidi sebesar Rp 87 triliun per tahun benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga yang semurah mungkin. Tapi kenyataannya, di tingkat pengecer harga bisa mencapai Rp 25.000 per tabung. Ini harus ditata ulang,” kata Bahlil setelah bertemu dengan Presiden.
Sebagai solusi, pemerintah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan agar lebih mudah diawasi.
“Dengan mereka menjadi subpangkalan, kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan pangkalan, supaya harganya bisa kita kontrol menggunakan teknologi,” jelas Bahlil.
Blunder Kebijakan, Pakar Ekonomi UGM Soroti Dampaknya
Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan awal Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai blunder.
“Selama ini, pengecer merupakan pedagang kecil yang bergantung pada penjualan LPG 3 kg untuk mencari penghasilan. Larangan bagi pengecer berjualan justru mematikan usaha mereka,” ujarnya.
Fahmy memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa meningkatkan angka pengangguran karena banyak wirausahawan kecil kehilangan sumber penghasilan.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah cepat Presiden Prabowo dalam membatalkan kebijakan tersebut sudah tepat.
Kasus protes warga di Tangerang terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg.
Dengan Presiden Prabowo akhirnya turun tangan, pemerintah kini berupaya menata ulang sistem distribusi LPG agar lebih efisien dan tetap menjamin akses bagi masyarakat kecil.
Namun, para ahli menekankan bahwa kebijakan di sektor energi harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan subsidi LPG, diharapkan tidak ada lagi kegaduhan serupa di masa depan.
