Sulseltimes.com, Sulbar, Kamis, 17/09/2026 — Gubernur Sulbar Suhardi Duka meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebelum dokumen tersebut diserahkan ke DPRD Sulbar.
- Sejumlah OPD Sulbar memaparkan RKA 2027 di Ruang Gubernur Lantai 3
- Gubernur Suhardi Duka memimpin pemaparan didampingi Sekda Junda Maulana
- Gubernur minta program anggaran berdampak langsung ke masyarakat
- Belanja tidak produktif harus dikurangi
- RAPBD 2027 masih mengacu pola anggaran tahun berjalan
Pemaparan RKA tersebut digelar di Ruang Gubernur Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar dan dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana.
Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar Gubernur dapat melihat rencana program dan kegiatan yang disusun masing-masing OPD sebelum RAPBD 2027 diserahkan ke DPRD.
“Kegiatan hari ini, kita mau melihat apa rencana program kegiatan di masing masing OPD untuk tahun 2027,” kata Junda.
Gubernur menginginkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Belanja yang dinilai tidak produktif harus dikurangi, sementara anggaran yang manfaatnya dirasakan masyarakat menjadi prioritas.
“Harapan Pak Gubernur bahwa anggaran yang di program itu betul-betul untuk bisa langsung menjawab tantangan permasalahan yang ada, kita mengurangi belanja yang tidak produktif, tapi kita fokuskan di belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Junda menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 masih mengacu pada pola anggaran tahun berjalan karena kondisi fiskal untuk tahun depan belum sepenuhnya diketahui. Jika terdapat perubahan, susunan program dan belanja akan kembali disesuaikan.
“Kalau anggaran itu sama atau berkurang dari tahun ini, maka akan kita rasionalisasikan lagi,” jelasnya.
Junda menegaskan, program yang masuk dalam anggaran tetap diarahkan pada prioritas pembangunan dan memberikan dampak kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran perlu dimaksimalkan dan diefisienkan agar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Intinya apa kita mengharapkan bahwa prioritas prioritas pembangunan itu kita pertajam. Kemudian pengelolaan anggaran itu kita maksimalkan, kita efisienkan yang penting adalah berdampak kepada masyarakat, itu kunci utamanya itu,” pungkasnya.
