Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 13/01/2026 — DPRD Makassar membenahi sistem penganggaran dan pengawasan pada 2026 dengan mengubah pola sosialisasi peraturan menjadi pengawasan yang lebih dekat ke konstituen. Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengatakan langkah itu dilakukan agar program kerja SKPD lebih terukur dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
- DPRD Makassar melakukan evaluasi penganggaran untuk 2026
- Kegiatan sosialisasi peraturan dialihkan menjadi pengawasan DPRD
- SKPD akan memaparkan program langsung kepada konstituen
- Propemperda ditargetkan lebih optimal melalui koordinasi internal
- Pengawasan baru diarahkan agar manfaat program terasa di masyarakat
DPRD Makassar benahi penganggaran dan pola kerja
DPRD Makassar mulai menata ulang sejumlah program kerja untuk tahun anggaran 2026 dengan fokus pada efektivitas dan pengawasan yang lebih nyata.
Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan, salah satu perubahan yang ditempuh adalah penyesuaian nomenklatur kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, kegiatan itu kini dialihkan menjadi pengawasan DPRD yang berhubungan langsung dengan konstituen.
“Untuk tahun 2026 ini, beberapa kegiatan kita lakukan evaluasi dan pembenahan, terutama dalam sistem penganggaran,” ujar Andi Rahmat Mappatoba, Selasa, 13/01/2026.
Rahmat menilai, perubahan itu penting agar anggaran yang digunakan benar-benar memberi dampak langsung bagi warga.
Melalui skema baru tersebut, DPRD Makassar juga akan melibatkan SKPD untuk hadir langsung dalam proses pengawasan dan evaluasi program kerja.
“Insyaallah, sentuhan program ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pengawasan yang lebih terarah,” katanya.
SKPD ikut terlibat dalam pengawasan
Dalam mekanisme baru itu, SKPD tidak hanya menjalankan program, tetapi juga diminta memaparkan capaian dan rencana kerja di hadapan konstituen anggota DPRD.
Program yang dipresentasikan adalah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk evaluasi atas hasil pelaksanaan sebelumnya.
Rahmat menyebut pola ini dirancang agar masyarakat lebih mudah mengetahui program pemerintah yang berjalan di wilayahnya.
Dengan begitu, program tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi benar-benar bisa dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Koordinasi internal dan Propemperda
Selain pembenahan penganggaran, DPRD Makassar juga memperkuat koordinasi internal antara pimpinan dan seluruh anggota dewan.
Langkah itu ditempuh untuk mendorong capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda agar lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Rahmat berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota dewan dapat mempercepat realisasi seluruh target program kerja pada 2026.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan yang dibangun tidak boleh berhenti pada forum formal, tetapi harus berujung pada pemahaman publik terhadap program SKPD.
“Ini menjadi bentuk pengawasan nyata, untuk melihat sejauh mana program pemerintah diketahui dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, DPRD Makassar berharap masyarakat tidak lagi merasa asing terhadap program-program SKPD.
Pemerintah kota dan perangkat dewan juga diharapkan semakin terbuka dalam menjelaskan program yang tersedia agar bisa dimanfaatkan warga secara langsung.
DPRD Makassar memulai 2026 dengan penataan ulang anggaran dan pengawasan agar program kerja lebih efektif dan dekat dengan kebutuhan warga.
Perubahan skema pengawasan yang melibatkan SKPD secara langsung diharapkan membuat manfaat program pemerintah lebih mudah dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat capaian Propemperda.
