Sulseltimes.com, Makassar, 28/01/2026 — DPRD Kota Makassar dorong dialog terbuka Pemkot solusi penataan Pedagang Kaki Lima PKL Datu Museng–Maipa adil tak matikan ekonomi rakyat. Ketua Fraksi PKB Andi Makmur Burhanuddin terima aspirasi ruang Aspirasi tuntut tarik surat edaran fasilitasi izin tunda tertib.
Rapat internal sepakat koordinasi pemerintah kota.
OPD RDP opsi cari titik temu.
Niat baik penataan kota beri solusi konkret terdampak.
- PKL Datu Museng Maipa aspirasi DPRD
- Andi Makmur dorong dialog Pemkot
- Tarik surat edaran fasilitasi izin tunda tertib
- Win-win penataan tak matikan usaha kecil
- RDP OPD fasilitasi titik temu
Aspirasi PKL di DPRD
DPRD Kota Makassar respons cepat aspirasi PKL Datu Museng–Maipa. Dorong dialog Pemkot cari solusi penataan adil.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar Andi Makmur Burhanuddin pimpin terima puluhan pedagang.
Ruang Aspirasi DPRD Kota Makassar jadi tempat curhat.
Tiga poin tuntut tarik surat edaran gusur fasilitasi perizinan usaha tunda penertiban.
“Kami sudah melakukan rapat internal dan sepakat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kota. Penataan kota harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil,” ujar Andi Makmur Burhanuddin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar.
Fasilitasi RDP Solusi Win-Win
DPRD fasilitasi pertemuan PKL organisasi perangkat daerah terkait.
Opsi Rapat Dengar Pendapat RDP terbuka luas.
Temukan titik temu kebijakan pemerintah kepentingan pedagang.
Andi pahami niat baik Pemkot tata kota tertib nyaman.
“Pemerintah pasti punya niat baik. Tapi penataan kota juga harus memikirkan keberlangsungan hidup warga. Kita cari solusi yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Penataan kota inklusif ekonomi rakyat prioritas DPRD Makassar.
