Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 14/11/2026 — Pemerintah Pusat merealisasikan belanja Rp2.343,6 triliun per akhir Oktober 2026, atau 74,4% dari target APBN 2026 senilai Rp3.149,7 triliun.
- Realisasi belanja Pemerintah Pusat Rp2.343,6 triliun per akhir Oktober 2026
- Capaian itu 74,4% dari target APBN 2026 Rp3.149,7 triliun
- Belanja pemerintah pusat naik 24,7% dari Rp1.879,6 triliun pada periode sama tahun lalu
- Belanja K/L Rp1.239,1 triliun dan belanja non K/L Rp1.104,5 triliun
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut akan ada akselerasi pada November dan Desember
Belanja Pemerintah Pusat menjadi komponen terbesar dalam belanja negara.
Total belanja negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, setara 78% dari target Rp3.842,7 triliun.
Sisanya berupa transfer ke daerah Rp653,6 triliun, atau 94,3% dari target Rp693 triliun dalam APBN 2026.
“Akan ada akselerasi di November dan Desember,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sabtu, 14/11/2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.
Realisasi belanja pemerintah pusat dalam 10 bulan tahun ini naik 24,7% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.879,6 triliun.
Belanja K/L dan Non K/L
Mayoritas belanja pemerintah pusat berasal dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp1.239,1 triliun.
Belanja K/L itu setara 82% dari target dan mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga penanganan bencana.
Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.104,5 triliun atau 67,4% dari target.
Belanja non K/L antara lain digunakan untuk manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN), subsidi dan kompensasi BBM maupun listrik, serta pembayaran bunga utang.
Rincian Jenis Belanja
Berdasarkan jenis belanja, belanja barang menjadi yang terbesar dengan nilai Rp545,3 triliun.
Belanja barang mencakup penyaluran MBG, pembinaan PAUD-SMK, penyaluran dana BOS madrasah swasta, pelayanan kesehatan, penyaluran beras SPHS, serta insentif biodiesel.
Belanja pegawai tercatat Rp320,4 triliun, antara lain untuk gaji dan tunjangan ASN, penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung, serta tunjangan profesi guru non ASN.
Belanja modal sebesar Rp248,6 triliun terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk peralatan dan mesin.
Adapun belanja bantuan sosial mencapai Rp124,9 triliun, antara lain untuk Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
Pemerintah menyebut akselerasi belanja akan berlangsung pada November dan Desember untuk mengejar target APBN 2026.
