Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 18/11/2026 — Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang memecatnya tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
- Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH dari sidang etik Polri
- Banding dinyatakan Eko sesaat setelah putusan dibacakan, Selasa (17/11/2026)
- Polri akan membentuk komisi banding sesuai Pasal 69 Perpol 7/2022 yang diubah Perpol 4/2026
- Irjen Ahrie Sonta juga mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan 10/11/2026
- Eko tetap ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua dan proses pidana penyadapan tetap berjalan
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa, 17/11/2026.
Eko menyatakan banding sesaat setelah majelis sidang KKEP membacakan putusan PTDH terhadapnya di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: Sidang Etik Putuskan PTDH, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri — https://sulseltimes.com/sidang-etik-putuskan-ptdh-irjen-eko-hadi-dipecat-dari-polri/
Sidang etik Eko berlangsung sekitar sembilan jam, pukul 09.00–18.00 WIB, dan menghadirkan sembilan saksi. Majelis yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo menyatakan Eko terbukti melakukan permufakatan illegal access milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang mengikuti persidangan menyebut Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf sebelum langkah banding diambil.
Komisi Banding Akan Dibentuk
Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan keberatan Eko.
Mekanisme banding itu diatur Pasal 69 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
“Ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Trunoyudo, Selasa, 17/11/2026.
Irjen Ahrie Sonta Nasution juga mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya pada Selasa (10/11/2026). Permohonan banding keduanya akan diproses melalui komisi banding.
“Perkembangan terkait permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding,” kata Trunoyudo.
Putusan Belum Final, Proses Pidana Jalan Terus
Banding membuat putusan pemecatan Eko belum berkekuatan final hingga komisi banding memutus permohonan tersebut.
Meski mengajukan banding atas putusan etik, Eko tetap harus menjalani proses hukum pidana kasus dugaan penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri. Usai sidang, Eko kembali dibawa ke sel tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat melalui sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution. Keduanya kini sama-sama menempuh banding.
Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan digelar pekan depan. Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.
Putusan sidang etik merupakan mekanisme internal Polri dan terpisah dari proses pidana. Eko Hadi tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, bukan terpidana.















