Nasional

Sidang Etik Putuskan PTDH, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri

Avatar of Sulsel Times
0
×

Sidang Etik Putuskan PTDH, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri

Sebarkan artikel ini
eko ptdh 1200x675 1
Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). (Dok. Istimewa)
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus Irjen Eko Hadi Santoso dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri, Selasa (17/11/2026).

Ringkasnya…
  • Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso memutus PTDH dari dinas Polri
  • Eko dinilai melanggar etik karena permufakatan illegal access untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural
  • Sidang digelar 17/11/2026 di Divpropam Polri pukul 09.00–18.00 WIB dan menghadirkan 9 saksi
  • Eko tersangka kedua yang dipecat lewat sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta
  • Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan; sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Scroll Kebawah
Advertisement

Sidang KKEP terhadap Eko digelar di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), pukul 09.00–18.00 WIB. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan wakil ketua Irjen Agus Dwi Hermawan dan anggota Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Tony Aryadi Effendi.

Majelis menghadirkan sembilan saksi dalam sidang, salah satunya saksi meringankan atas permintaan terduga berinisial “DR”.

Baca juga: Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Hari Ini, Sanksi PTDH Mengintai

Pelanggaran Illegal Access untuk Penyadapan

Majelis menyatakan Eko melakukan permufakatan kegiatan illegal access milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural, dengan memakai akses dan alat teknologi milik Polri.

Pelanggaran itu dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Eko yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri itu masuk ruang sidang memakai seragam dinas Polri berpangkat bintang dua. Usai putusan dibacakan, ia keluar memakai baju tahanan berwarna biru dengan wajah bagian bawah tertutup masker hitam, lalu digiring petugas Brimob dan Propam menuju kendaraan tahanan untuk kembali ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Tersangka Kedua yang Dipecat

Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat melalui sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang dijatuhi PTDH pada Selasa malam (10/11/2026). Ahrie telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan. Kepastian itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Tanggal pasti dan susunan majelis sidang etik Listyo belum diumumkan.

Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan. Slamet masih menjalani perawatan kesehatan dan penahanan rumah.

Putusan sidang etik merupakan mekanisme internal Polri dan terpisah dari proses pidana. Eko Hadi tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, bukan terpidana.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *