Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 11/11/2026 — Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Sidang etik Polri memecat Irjen Ahrie Sonta dengan tidak hormat
- Majelis juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela
- Ahrie menyatakan banding atas putusan pemecatan tersebut
- Ahrie diduga menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri untuk menyadap tanpa prosedur
- Sidang etik tersangka lain dijadwalkan bertahap, mulai pekan depan
Putusan itu diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Majelis sidang menjatuhkan dua sanksi kepada Ahrie.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Isir mengatakan banding Ahrie akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Isir.
Diduga Salahgunakan Akses Teknologi Polri
Ahrie diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Atas perbuatan itu, Ahrie disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ia juga disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang etik terhadap Ahrie digelar tertutup di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa, 10/11/2026, dan berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau jalannya sidang dan menilai persidangan berjalan sesuai prosedur.
Sidang Etik Listyo Sigit Disiapkan
Ahrie menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga akan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait perkara yang sama.
Susunan majelis sidang etik untuk Listyo berada di tangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sidang etik terhadap tersangka lain diperkirakan mulai berlangsung pada pekan depan.
“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata Isir.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo serta pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha, pada 2025–2026.
Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, serta tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dugaan makar terkait perkara ini masih didalami penyidik dan motif resmi belum ditetapkan. Bareskrim belum mengumumkan penambahan pasal makar terhadap keempat tersangka.
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas penanganan perkara ini.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam perkara ini.
Baca juga: Puan Minta Polri Usut Penyadapan Prabowo Transparan, Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Baca juga: Prabowo Kaget Disadap, Tito Karnavian Bantah Kabar Dicekal
