Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 1 November 2026 — Indonesia meminta proses pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung kredibel, transparan, dan imparsial serta memperkuat multilateralisme.
- Indonesia memantau pemilihan Sekjen PBB
- Proses diminta kredibel dan transparan
- Dewan Keamanan telah menggelar jajak pendapat ketujuh
- Sekjen baru mulai bertugas 1 Januari 2027
- Indonesia mendorong reformasi dan suara negara berkembang
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia memantau secara dekat dinamika pemilihan yang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.
Pemantauan dilakukan setelah Dewan Keamanan menggelar jajak pendapat ketujuh pada Jumat, 30 Oktober 2026.
“Indonesia mendukung proses pemilihan yang kredibel, transparan, dan imparsial yang dipandu oleh Piagam PBB,” demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri melalui akun X.
Indonesia dorong pemimpin yang menyatukan
Indonesia menilai pemilihan Sekjen PBB berlangsung pada masa kritis bagi organisasi tersebut dan komunitas internasional.
Pemerintah mengharapkan pemimpin baru mampu menyatukan negara-negara anggota dan memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.
Indonesia juga mendorong Sekjen berikutnya mendukung reformasi PBB dan menguatkan suara negara-negara berkembang.
Pemimpin baru diharapkan mampu mewujudkan hasil konkret yang dapat dirasakan seluruh negara anggota.
Pemilihan belum menghasilkan keputusan
Jajak pendapat terbaru di Dewan Keamanan belum menghasilkan keputusan akhir mengenai calon Sekjen PBB.
Indonesia menilai masuknya Lana Nusseibeh dari Uni Emirat Arab sebagai calon baru merupakan bagian dari dinamika pemilihan.
Masa jabatan Sekjen PBB Antonio Guterres akan berakhir pada penghujung 2026.
Penggantinya dijadwalkan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027.
