Sulseltimes.com, Jakarta, Jumat, 17/07/2026 — Pemerintah mengkaji pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 menyusul penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 410.471 orang dalam beberapa tahun terakhir.
- Jumlah PNS turun 410.471 orang dalam lima tahun terakhir
- PNS per 2026 tercatat 3.480.108 orang
- Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut perlunya penambahan PNS
- Pembahasan masih berlangsung di Kementerian PANRB, Kemenkeu, dan BKN
- Jabatan guru dan dosen dinilai lebih cocok untuk PNS daripada PPPK
Penurunan Jumlah PNS dan Lonjakan PPPK
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan jumlah PNS terus menurun dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan data BKN, jumlah PNS kini mencapai 3.480.108 orang.
Angka itu turun sekitar 410.471 pegawai dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3.890.579 orang.
“Ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth,” ujar Zudan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jumat, 17/07/2026.
Di sisi lain, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru meningkat signifikan.
Dari 363.934 orang pada 2022, jumlah PPPK kini mencapai 2.076.163 orang.
Selain itu, terdapat 1.220.600 PPPK paruh waktu, meningkat dari 947.421 orang saat skema tersebut mulai diterapkan pada 2025.
Peningkatan jumlah PPPK membuat total Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia naik menjadi 6.776.871 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan total ASN pada 2022 yang berjumlah 4.254.579 orang.
Rencana dan Pembahasan Seleksi CASN 2026
Menurut Zudan, kebutuhan rekrutmen PNS juga dipengaruhi oleh berkurangnya ASN akibat pensiun dan pemberhentian karena pelanggaran disiplin.
Sepanjang 2025, sebanyak 75 ASN diberhentikan, sedangkan hingga pertengahan 2026 sudah terdapat 53 ASN yang dikenai sanksi pemberhentian.
Rinciannya, 49 orang berstatus PNS dan empat lainnya merupakan PPPK.
Zudan menegaskan proses seleksi CASN perlu dipersiapkan sejak dini mengingat adanya tahapan administrasi, masa calon pegawai, orientasi, hingga penempatan sebelum ASN mulai bekerja.
Ia juga menilai sejumlah jabatan fungsional masih lebih tepat diisi oleh PNS dibandingkan pegawai kontrak.
“Untuk jabatan-jabatan seperti guru dan dosen memang perlu jabatan yang jangka panjang, sehingga tidak bersifat kontraktual karena mempersiapkan generasi masa depan,” katanya, Jumat, 17/07/2026.
Meski demikian, pemerintah belum memutuskan secara resmi pembukaan seleksi CASN 2026.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Aba Subagja, mengatakan pembahasan lintas kementerian dan lembaga masih berlangsung.
“Belum ada pembicaraan yang mendalam, masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar Aba, Jumat, 17/07/2026.
Apabila mendapat persetujuan, pembukaan seleksi CASN 2026 akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB sebagai regulator, Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran, serta Badan Kepegawaian Negara sebagai pelaksana teknis rekrutmen ASN.
