Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 22 November 2026 — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan anak tidak boleh menjadi sasaran kebencian, intimidasi, atau perundungan akibat tindakan dan pandangan politik orang tuanya.
- Hak anak berdiri sendiri
- Kritik politik tetap dilindungi
- Perundungan anak tidak dibenarkan
- Perlindungan dijamin konstitusi
- Literasi digital perlu diperkuat
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul perhatian terhadap dugaan perundungan anak seorang tokoh politik dalam rangkaian Hari Anak Sedunia.
“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis pada Sabtu.
Ia menegaskan masyarakat tetap berhak mengkritik pejabat publik dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat.
Namun, tanggung jawab politik melekat pada pengambil keputusan dan tidak berpindah kepada anak atau anggota keluarganya.
Hak anak dijamin konstitusi
Mugiyanto merujuk Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi akibat status atau pandangan orang tua.
Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menilai perlindungan anak tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemegang kekuasaan.
Literasi digital perlu diperkuat
Mugiyanto mendorong penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia agar masyarakat dapat membedakan kritik dengan serangan kepada pihak yang tidak terlibat.
Pendidikan tersebut perlu disertai mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang dapat diakses anak serta keluarganya.
Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital yang aman bagi anak.










