Sulseltimes.com Makassar – Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang konveksi berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar dapat lebih mempermudah dan memastikan keterbukaan dalam proses pengadaan seragam sekolah gratis.
Salah satu pengusaha UMKM konveksi, H. Isyam, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur yang diminta, termasuk membuat etalase perusahaan di e-katalog Inaproc versi 6.
Namun, hingga saat ini, proses penetapan penyedia belum juga terlaksana.
“Kita disuruh buat etalase perusahaan di e-katalog Inaproc versi 6, jadi kita bikin. Tapi sampai sekarang belum juga di-klik, padahal sudah sebulan lebih menunggu,” kata Isyam saat ditemui pada Jumat (1/8).
Menurut Isyam, proses awal dilakukan secara offline dan diikuti oleh sekitar 50 peserta. Setelah tahapan verifikasi, tersisa 31 perusahaan yang lolos administrasi.
Penetapan penyedia kemudian diseleksi berdasarkan harga penawaran terendah.
Namun, ia menyayangkan adanya ketidaksesuaian antara penawar harga terendah dan pihak yang kemudian menandatangani kontrak.
“Yang aneh, harga yang paling rendah itu yang harus diikuti oleh semua. Tapi orang yang tawar Rp140 ribu untuk SD dan Rp152 ribu untuk SMP itu malah tidak ikut tanda tangan kontrak,“ ungkapnya.
Isyam berharap, ke depan, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan ruang yang lebih adil bagi penyedia lokal yang telah mengikuti prosedur secara resmi.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam proyek pemerintah bukan hanya dari sisi efisiensi harga, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami hanya ingin sistem ini berjalan adil dan memberi kepastian. Tidak sekadar harga, tapi bagaimana UMKM bisa terus tumbuh dan berkontribusi,“ pungkasnya.
Lebih jauh, Isyam menekankan bahwa keadilan bagi pelaku UMKM merupakan hal mendasar.
“Bagaimanapun, kami ini ujung tombak ekonomi. Kalau UMKM mati, maka ekonomi pasti mengalami keterpurukan,” tegasnya.
