Sulseltimes.com Makassar – Senin, 03/11/2025. DPW Serikat Pengusaha Ritel Indonesia Minyak dan Gas (SPRINDO Migas) Sulawesi bersama aktivis CLAT menggelar unjuk rasa di kantor sementara DPRD Sulsel dan kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Mereka menilai kebijakan uji coba penjualan BBM bersubsidi di jaringan Pertashop tidak adil serta merugikan pelaku usaha kecil.
“Kami mitra Pertamina tetapi tidak diberi akses Pertalite,” kata Ari Wibowo, Jenderal Lapangan DPW SPRINDO Migas Sulawesi.
- SPRINDO Migas Sulawesi dan aktivis CLAT menilai kebijakan Pertashop tidak adil
- Aksi digelar Senin, 03/11/2025 di DPRD Sulsel dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar
- Tokoh: Ari Wibowo, Fahmi Sofyan, Lukman B Kaddy
- Tuntutan: akses BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi Pertashop kecil dan fasilitasi RDP dengan Komisi VI DPR RI
- ‘Kami mitra Pertamina tetapi tidak diberi akses Pertalite,’ kata Ari Wibowo, 03/11/2025
Tuntutan Pelaku Usaha Pertashop dan Respons DPRD Sulsel
Massa aksi menilai kebijakan PT Pertamina Patra Niaga dalam uji coba penjualan BBM bersubsidi hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pertamina diduga memberi izin uji coba penjualan BBM bersubsidi kepada pengusaha Pertashop yang juga punya SPBU di wilayah tertentu,” ujar Fahmi Sofyan, aktivis CLAT, Senin, 03/11/2025.
Para peserta aksi membawa poster dan melakukan orasi menuntut pemerataan akses penyaluran Pertalite di Pertashop pedesaan.
Perwakilan DPRD Sulsel menyatakan siap memfasilitasi dialog lanjutan.
“Insha Allah paling lambat bulan November, DPRD Provinsi Sulsel memfasilitasi RDP dengan DPR RI. Kita kawal bersama,” kata Lukman B Kaddy, anggota Komisi B DPRD Sulsel, Senin, 03/11/2025.
SPRINDO Sulawesi meminta agenda tersebut menghadirkan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM agar solusi kebijakan bisa diambil cepat.
Mediasi di Pertamina Patra Niaga dan Rencana Aksi Lanjutan
Mediasi di kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berlangsung alot.
Menurut Ari Wibowo, banyak Pertashop kecil tidak mendapat izin menyalurkan Pertalite dan hanya diberi produk non-subsidi seperti Pertamax yang harganya lebih tinggi.
“Pasar kami di desa tidak punya daya beli tinggi untuk BBM non-subsidi. Program ini membuat anggota kami menanggung kredit bank. Pertamina harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Usai mediasi tanpa titik temu, massa menyatakan akan kembali turun ke jalan.
“Tunggu kami kembali dengan jumlah massa lebih besar. Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan terpenuhi,” ujar Ari Wibowo.
SPRINDO juga menyiapkan dokumen pembanding skema distribusi agar jalur Pertashop kecil dapat mengakses kuota bersubsidi secara berkeadilan.
