Sulseltimes.com Makassar, 10 April 2025 — Pendapatan Perumda Makassar pada triwulan pertama belum mencapai target. Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi bersama jajaran direksi untuk menagih langkah pemulihan pada triwulan kedua. Ketua Komisi B, Ismail, menekankan dorongan percepatan kinerja dan penerapan parkir non-tunai yang terukur.
- Triwulan I 2025 belum capai target pendapatan
- Komisi B minta percepatan dan pemulihan di triwulan II
- Rekomendasi utama parkir non-tunai bekerja sama dengan BI
- Evaluasi direksi berbasis capaian, opsi pergantian bila perlu
Apa hasil monev dan arahan DPRD?
Rapat monev triwulan pertama Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan menghadirkan sejumlah direksi Perumda, Kamis 10 April 2025. Ketua Komisi B, Ismail, menyebut kegiatan ini agenda rutin awal triwulan untuk memotret capaian dan kendala.
“Kalau tidak capai target, ya selesaikan. Artinya harus betul-betul bekerja optimal untuk menggenjot ketertinggalan, terutama menghadapi triwulan kedua,” ujar Ismail, politisi Partai Golkar.
Ia menilai kinerja awal tahun masih belum memuaskan. Di lapangan masih ada pejabat pelaksana yang belum maksimal. Beban pengeluaran seperti Tunjangan Hari Raya dan kebutuhan pokok juga menekan ruang fiskal perusahaan. “Pencapaian target jadi indikator utama. Kalau berkinerja baik, dipertahankan. Kalau tidak, ya harus diganti. Tidak ada istilah orang dekat di sini,” tegasnya.
Bagaimana solusi parkir non-tunai didorong tahun ini?
Ismail menjelaskan Wali Kota Makassar telah menginstruksikan penguatan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan uang tunai pada sektor parkir melalui pembayaran berbasis barcode. “Kita dukung solusi Pak Wali. Tahun ini Komisi B memberi satu rekomendasi utama, yaitu sistem parkir non-tunai. Ini untuk mendongkrak pendapatan daerah dengan prosedur yang jelas dan terukur,” kata Ismail.
Implementasi diharapkan memperbaiki kepatuhan setoran, mengurangi kebocoran, serta memudahkan audit. Komisi B meminta Perumda menyiapkan jadwal eksekusi, integrasi sistem, serta pelaporan berkala agar efek ke pendapatan terlihat pada triwulan kedua.
Pendapatan Perumda Makassar pada triwulan pertama belum mencapai target. Komisi B DPRD menuntut pemulihan cepat di triwulan kedua, dengan rekomendasi utama penerapan parkir non-tunai bersama Bank Indonesia dan penilaian kinerja direksi berbasis capaian agar kontribusi Perumda ke layanan publik dan PAD dapat meningkat.
