Sulseltimes.com Makassar, Rabu, 26/11/2025 – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham membacakan Jawaban Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar dalam format virtual, Rabu. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota untuk merespons secara resmi seluruh masukan, catatan strategis, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi legislatif. Kehadiran sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perwakilan Forkopimda menunjukkan sinergi kuat dalam proses penyelarasan kebijakan fiskal daerah.
- Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham membacakan jawaban resmi Wali Kota atas usulan APBD 2026 dari DPRD
- Pemkot Makassar menekankan komitmen menyempurnakan prioritas pembangunan dan efisiensi belanja
- Masukan fraksi DPRD diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- Rapat paripurna berlangsung hybrid dengan kehadiran fisik dan virtual dari seluruh anggota DPRD
- APBD 2026 dirancang untuk memperkuat inovasi layanan dan pembangunan jangka menengah kota
Respons Positif terhadap Kritik Konstruktif untuk Anggaran yang Lebih Efektif
Jawaban pemerintah kota terhadap rancangan APBD 2026 mencerminkan sikap responsif dan kooperatif dari eksekutif terhadap aspirasi legislatif. Pemerintah Kota Makassar mengakui bahwa masukan, catatan strategis, kritik konstruktif, dan rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai fraksi DPRD merupakan hasil dari riset mendalam dan pemahaman terhadap kondisi lapangan di berbagai sektor pembangunan.
Dalam menyampaikan jawabannya, Aliyah Mustika Ilham menggarisbawahi bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk menyempurnakan berbagai dimensi dalam rancangan APBD tahun 2026. Penyempurnaan ini mencakup penataan ulang prioritas pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat, optimalisasi efisiensi belanja untuk mengurangi pemborosan anggaran, penguatan mekanisme penggalian pendapatan daerah, serta penajaman fokus program-program strategis yang menjadi unggulan kota.
“Seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tahun 2026 mampu menjawab tantangan kota, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham, Wakil Wali Kota Makassar, Rabu, 26/11/2025.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa dialog antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme substantif untuk menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.
Sinergi Institusional dalam Proses Penyusunan Kebijakan Fiskal
Kehadiran beragam stakeholder dalam rapat paripurna kali ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan proses penyusunan APBD melibatkan seluruh lembaga yang terkait. Setiap SKPD membawa perspektif spesifik mengenai kebutuhan sektoral mereka, sementara Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Militer dan Polri) memastikan bahwa kebijakan pembangunan sejalan dengan stabilitas dan keamanan daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Suharmika berlangsung dengan lancar, mencerminkan kesiapan mental dan administratif seluruh peserta. Meskipun format hybrid dengan kehadiran fisik dan virtual membawa tantangan tersendiri, seluruh pimpinan serta anggota DPRD memberikan perhatian penuh terhadap agenda pembahasan. Situasi ini menunjukkan tingginya kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratik penganggaran daerah.
Keterlibatan Kepala SKPD dan staf ahli dari Pemkot dalam kesempatan ini memungkinkan dialog dua arah yang lebih substantif. Ketika ada pertanyaan teknis atau klarifikasi mengenai alokasi anggaran sektor tertentu, pihak eksekutif dapat memberikan penjelasan langsung berdasarkan data dan rencana operasional yang telah disusun.
APBD 2026 sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Kota
Pemerintah Kota Makassar memandang proses penyusunan APBD tahun 2026 bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan kota jangka menengah. Melalui anggaran yang dirancang dengan cermat, pemerintah daerah dapat mendorong inovasi dalam pelayanan publik, meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Penyimpulan rapat paripurna ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai arah dan prioritas pembangunan Kota Makassar dalam tahun anggaran 2026. Dengan dukungan penuh dari DPRD dan koordinasi internal lintas SKPD, Pemkot Makassar optimis dapat mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan jangka menengah daerah.
