Sulseltimes.com Makassar, 24 Juli 2025 — Sebanyak 858 siswa tingkat SMP di Kota Makassar tercatat belum tertampung di sekolah negeri.
- 858 siswa SMP di Makassar belum tertampung di sekolah negeri
- DPRD dorong regrouping dan opsi bangun sekolah baru
- Sekolah swasta akan jadi mitra strategis dengan subsidi biaya
- Pemkot siapkan bus sekolah gratis dan optimalkan kuota sekolah non-favorit
Fakta ini terungkap dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) bersama Komisi D DPRD Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (24/7/2025), yang membahas evaluasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Makassar, Achi Soleman, menjelaskan sebagian besar sekolah negeri favorit di kawasan padat penduduk sudah penuh, seperti SMPN 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33.
Namun masih banyak sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal.
“Hari ini ada 858 siswa SMP belum tertampung. Sekolah favorit memang penuh, tapi di wilayah lain kuota masih ada,” kata Achi.
DPRD Dorong Solusi Regrouping dan Sekolah Baru
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai keterbatasan daya tampung adalah masalah tahunan. Ia mendorong opsi jangka menengah berupa regrouping sekolah SMP dan pembangunan sekolah baru di kawasan padat serta wilayah pinggiran.
“SPMB bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi cermin keadilan akses pendidikan. Kita harus pikirkan solusi jangka panjang,” tegas Ari.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah bermitra dengan sekolah swasta melalui skema subsidi agar tidak memberatkan orang tua siswa.
Bus Sekolah Gratis Jadi Alternatif Akses
Ari juga mendukung program bus sekolah gratis yang disiapkan Pemkot Makassar.
Menurutnya, layanan transportasi ini penting bagi wilayah dengan keterbatasan akses sekolah negeri seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
“Kami harap anggaran untuk bus sekolah bisa ditambah agar armada lebih banyak menjangkau daerah sulit,” jelasnya.
Appi: Pemerataan Kuota dan Penataan Zonasi
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan semua anak tetap mendapat hak pendidikan.
Ia menekankan pemanfaatan sekolah yang selama ini kurang diminati, sebelum mengusulkan penambahan rombongan belajar (rombel).
“Jangan bicara rombel kalau sekolah lain masih kosong. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit,” ujar Appi.
Appi juga mengaku telah mengutus Kadisdik ke Jakarta untuk memastikan regulasi penambahan rombel sesuai aturan, serta menyelesaikan persoalan siswa yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kami tidak ingin ada lagi anak yang tidak masuk Dapodik karena keterlambatan atau salah prosedur. Semua harus ditangani sejak awal,” tegasnya.
Pertemuan Pemkot Makassar dan DPRD menghasilkan sejumlah langkah konkret, mulai dari optimalisasi kuota sekolah non-favorit, penguatan kerja sama dengan sekolah swasta, penambahan bus sekolah gratis, hingga evaluasi sistem zonasi.
Pemkot menegaskan tidak ada anak di Makassar yang boleh kehilangan hak pendidikan karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
