Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 18/11/2026 — Pemerintah menetapkan fasilitas PPh final 0 persen atas keuntungan yang diperoleh BUMN dan anak usaha BUMN dari pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
- PP 41/2026 mengatur PPh final 0% untuk pembebasan utang BUMN saat restrukturisasi
- Berlaku bagi BUMN dan anak usaha yang dalam proses likuidasi
- Pinjaman harus sah, memiliki hubungan istimewa, dan diakui sebelum tanggal efektif PP
- Entitas wajib lapor ke DJP paling lama enam bulan pasca pembebasan utang
- Fasilitas berlaku hingga tanggal tertentu dengan evaluasi dua tahun oleh Menkeu dan Kepala BP BUMN
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya. PP ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak diundangkan.
Berdasarkan dokumen PP yang diterima CNBC Indonesia, keuntungan dari pembebasan utang yang pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan kini dapat dikenai tarif PPh final 0%, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan ketat.
Syarat Utang dan Subjek Pembebasan
Pasal 24 dan Pasal 25 PP 41/2026 menetapkan persyaratan utang yang sah. Pinjaman harus diakui secara ekonomi dan legal oleh kreditur, memiliki tanggal jatuh tempo, kewajiban membayar pokok, jadwal pembayaran, serta didasarkan pada perjanjian sah dengan konsekuensi hukum jika gagal bayar.
Kreditur dan debitur harus memiliki hubungan istimewa sebagai entitas restrukturisasi dalam lingkungan BUMN. Debitur wajib dalam proses likuidasi yang dibuktikan dengan akta keputusan RUPS pembubaran atau penetapan pengadilan.
Persetujuan penghapusan utang mengikuti ketentuan penghapusbukuan di bidang BUMN untuk kreditur BUMN, dan kewenangan anggaran dasar untuk kreditur anak usaha BUMN. Utang harus sudah diakui sebelum tanggal efektif PP, termasuk bunga yang timbul setelahnya.
Kewajiban Pelaporan dan Masa Berlaku
Entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) beserta dokumen pendukung paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika akan direstrukturisasi lagi sebelum enam bulan, pelaporan harus sebelum restrukturisasi berikutnya.
Dokumen pendukung meliputi surat pernyataan kesesuaian, akta RUPS atau penetapan pengadilan, dokumen persetujuan penghapustagihan, perjanjian utang piutang, dan dokumen pelunasan dari kreditur. Surat pernyataan ditandatangani Kepala Badan Pelaksana atau Kepala BP BUMN tergantung maksud restrukturisasi.
Entitas juga harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak. Jika persyaratan, dokumen, atau tenggat pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku dan transaksi dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Hal sama berlaku jika likuidasi dibatalkan.
Perlakuan perpajakan ini berlaku hingga tanggal yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat 2, dengan syarat pemberitahuan sudah disampaikan ke DJP paling lambat pada tanggal tersebut. Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN wajib mengevaluasi pemberian fasilitas ini paling lama dua tahun sejak PP berlaku.









