banner BPKAD Kota Makassar 1536x252
Bisnis

OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus Kredit Palsu BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan Banyumas

Avatar of Sulsel Times
0
×

OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus Kredit Palsu BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan Banyumas

Sebarkan artikel ini
OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus Kredit Palsu BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan Banyumas
OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus Kredit Palsu BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan Banyumas
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow
banner BPKAD Kota Makassar 1536x252

Sulseltimes.com, Banyumas, Minggu, 22/11/2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka dugaan penyimpangan pembiayaan di PT BPRS Khasanah Ummat kepada Kejaksaan Negeri Banyumas dengan potensi kerugian Rp1,72 miliar.

Ringkasnya…
  • OJK tuntaskan penyidikan dan serahkan 2 tersangka ke Kejaksaan Negeri Banyumas
  • Tersangka TR (Dirut) dan AHK (konsultan) diduga bikin pembiayaan palsu
  • Kasus melibatkan 21 fasilitas pembiayaan ke 20 nasabah periode 2018-2021
  • Potensi kerugian dicapai Rp1,72 miliar
  • Penyidik sanksi pasal 63 dan 64 UU Perbankan Syariah
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Penyidik OJK menyerahkan berkas perkara Tahap II beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas.

Scroll Kebawah
Advertisement

Kedua tersangka adalah TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Detail Dugaan Penyimpangan Pembiayaan

Kedua tersangka diduga terlibat penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan kejadian terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021.

Kasus melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah.

Potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Proses Hukum dan Sanksi yang Disangkakan

Sebelumnya penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara Tahap I dan menerima pemberitahuan berkas lengkap (P-21).

Penyidik menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana.

Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana.

OJK menegaskan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar penanganan tindak pidana jasa keuangan berjalan profesional dan konsisten.

Kasus kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Banyumas untuk proses penuntutan lebih lanjut.

banner BPKAD Kota Makassar 1536x252
WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *