Sulseltimes.com Makassar, 28 Agustus 2025 — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan komitmennya memperkuat integritas birokrasi melalui pengawasan ketat terhadap pola belanja dan praktik pengadaan barang dan jasa (PBJ) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Munafri tegaskan pentingnya integritas birokrasi Makassar
- Setiap SKPD akan ditempatkan personel Inspektorat untuk audit berkala
- Praktik kongkalikong vendor di PBJ jadi sorotan
- Standarisasi pekerjaan dan kualitas rekanan wajib jadi prioritas
- Integritas pejabat juga tercermin dari gaya hidup sederhana
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/8/2025).
Rapat ini dihadiri Tim KPK RI, Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, hingga camat se-Kota Makassar.
Penempatan Inspektorat di Setiap SKPD
Munafri menekankan perlunya langkah preventif untuk mencegah penyimpangan. Ia mengusulkan penempatan satu personel Inspektorat di setiap SKPD yang bertugas melakukan audit berkala.
“Dengan adanya auditor inspektorat di tiap OPD, laporan kegiatan bisa tercatat sejak awal sehingga lebih mudah direkonsiliasi,” tegas Munafri.
Soroti Pola Belanja dan Kongkalikong Vendor
Appi mengkritisi pola belanja sejumlah SKPD yang kerap melibatkan banyak vendor meski anggaran kecil. Menurutnya, praktik tersebut membuka ruang kongkalikong yang hanya berujung pada pembagian keuntungan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Inilah yang sering jadi masalah. Anggaran kecil tapi dipaksakan banyak vendor, akhirnya lebih besar habis untuk bagi-bagi keuntungan daripada hasil kerja yang dirasakan publik,” ujarnya.
Dalam PBJ, Munafri menegaskan standarisasi pekerjaan dan kualitas rekanan harus menjadi prioritas. Rekanan yang dipilih tidak boleh hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan layanan dan produk yang bermanfaat.
Ingatkan Integritas Pejabat dan Gaya Hidup
Selain soal teknis anggaran, Munafri mengingatkan pejabat agar tidak membuat komitmen di luar pekerjaan resmi.
Komitmen yang tidak jelas dasar hukumnya justru menghambat program karena tanpa kepastian anggaran.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga integritas melalui kesederhanaan dalam gaya hidup.
Menurutnya, gaya hidup berlebihan, termasuk dalam penampilan, dapat menjadi contoh buruk bagi bawahan.
“Integritas bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga sikap hidup kita sehari-hari. Sederhana saja, misalnya dalam hal seragam atau sepatu, agar tidak menimbulkan kesan kompetisi berlebihan,” ucapnya.
Melalui evaluasi SPI, Munafri ingin memastikan bahwa uang negara dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Penguatan integritas SKPD, pengawasan Inspektorat, standarisasi PBJ, serta sikap sederhana pejabat diharapkan memperkuat birokrasi Makassar yang bersih dan melayani.
