Sulseltimes.com Makassar, 28 Agustus 2025 — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam kunjungan kerja di Balai Kota Makassar.
Isu utama yang diangkat meliputi ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
- Munafri titip aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan Makassar ke MPR RI
- Kebutuhan utama berupa listrik PLN, pembangunan dermaga, dan akses pendidikan
- Usulan Sekolah Rakyat terpadu di salah satu pulau berpenghuni
- Pemkot fokus atasi persoalan sampah TPA Antang dengan teknologi baru
- MPR RI dorong pembangunan 33 incinerator nasional untuk energi terbarukan
Aspirasi untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
Munafri menegaskan, kebutuhan dasar warga pulau harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, pasokan listrik PLN masih terbatas dan selama ini hanya bergantung pada PLTD berbahan bakar solar.
“Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini yang perlu solusi dari PLN agar masyarakat kepulauan bisa merasakan layanan energi yang lebih baik,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya dermaga representatif sebagai penunjang mobilitas warga dan ekonomi, serta pembangunan Sekolah Rakyat terpadu di salah satu pulau.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA. Dengan begitu, anak-anak tidak lagi putus sekolah,” tegas Munafri.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti layanan kesehatan dan insentif bagi guru maupun tenaga medis yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Persoalan Sampah Jadi Fokus Utama Kota
Dalam kesempatan yang sama, Munafri turut menyampaikan persoalan lingkungan, khususnya kondisi TPA Antang yang sudah menampung timbunan sampah puluhan tahun dengan ketinggian mencapai 16–17 meter.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak,” ujarnya.
Ia menegaskan hanya residu sampah yang boleh masuk ke TPA.
Untuk itu, Pemkot memperkuat TPS 3R, bank sampah, hingga pelibatan aktif masyarakat agar pengolahan dilakukan sejak dari sumber.
Munafri juga menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Respons MPR RI: Dorong Pembangunan Incinerator
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan dukungan pemerintah pusat.
Ia menyebut, salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 incinerator di berbagai daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari.
“Incinerator ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tapi juga menghasilkan listrik yang langsung diserap PLN. Dengan begitu, sampah bisa menjadi solusi energi terbarukan,” jelas Eddy.
Menurutnya, revisi regulasi dan skema pembiayaan tengah dipersiapkan agar investor lebih tertarik terlibat.
“Ke depan, tidak ada lagi tipping fee. Harga jual listrik dari sampah ke PLN sudah cukup menjanjikan,” tambahnya.
Lewat MPR RI, Munafri berhasil menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan Makassar kepada pemerintah pusat. Fokus utama adalah penyediaan listrik, dermaga, pendidikan, serta pengelolaan sampah berkelanjutan.
Dukungan MPR RI dalam pembangunan incinerator dan PSEL diharapkan mampu menjawab tantangan besar Makassar menuju kota ramah lingkungan dan inklusif.
