Sulseltimes.com Makassar, 28 Agustus 2025 — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengganti seluruh kendaraan dinas (randis) pejabat dengan mobil listrik pada 2026 mendapat dukungan dari DPRD.
Namun, legislatif mengingatkan agar infrastruktur pengisian daya dipersiapkan matang agar program tidak mandek di tengah jalan.
- Pemkot Makassar rencanakan semua randis pejabat diganti mobil listrik mulai 2026
- Tahap awal siapkan 50 unit untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian
- Skema sewa 4 tahun, biaya perawatan ditanggung penyedia
- DPRD dukung rencana tapi minta SPKLU disiapkan memadai
- Langkah sejalan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 soal elektrifikasi kendaraan dinas
DPRD Dukung dengan Catatan Infrastruktur
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menilai kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, selaras dengan efisiensi anggaran dan kebijakan nasional.
“Kalau memang niatnya untuk mendukung efisiensi, saya mendukung penuh. Pemerintah pusat juga sudah menekankan soal ini,” kata Kasrudi, Kamis (28/8/2025).
Namun, ia menegaskan keberhasilan program harus ditopang kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“Mobil listrik kan tidak pakai BBM. Kalau tidak ada SPKLU, bagaimana mau jalan? Jangan sampai sudah sewa mobil, tapi tidak bisa dipakai,” tegasnya.
Skema Sewa Randis dan Target Awal
Munafri menjelaskan mulai 2026 Pemkot tidak lagi membeli randis, melainkan menggunakan skema sewa empat tahun. Dengan model ini, biaya perawatan ditanggung penuh penyedia kendaraan.
“Lebih efisien, tidak ada lagi masalah randis berpindah tangan saat pejabat berganti. Semua sudah kita anggarkan,” ujar Munafri di Balai Kota, Selasa (26/8/2025).
Pada tahap awal, Pemkot menyiapkan 50 unit mobil listrik untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Selain itu, puluhan bus listrik juga akan diluncurkan untuk memperkuat transportasi publik perkotaan.
Kasrudi menambahkan, rencana ini belum dibahas di APBD Perubahan 2025. “Belum ada di APBD-P. Tapi untuk APBD Pokok 2026, peluangnya terbuka. Tinggal dibahas di DPRD,” jelasnya.
Strategi Lingkungan dan Transportasi Publik
Munafri menegaskan kebijakan elektrifikasi randis bukan sekadar efisiensi, melainkan langkah strategis menciptakan udara bersih di Makassar.
“Kita moratorium randis BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, beralih ke listrik,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mendorong pemerintah pusat dan daerah beralih ke kendaraan listrik.
Selain randis, Pemkot juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk memperluas jaringan kendaraan listrik di jalur perkotaan. Skema ini diharapkan mempercepat integrasi transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan.
“Elektrifikasi kendaraan adalah simbol keseriusan Pemkot dalam mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus menumbuhkan budaya hemat energi,” kata Appi menutup.
Mulai 2026, Pemkot Makassar berencana mengganti randis pejabat dengan mobil listrik melalui skema sewa. DPRD mendukung, dengan syarat infrastruktur SPKLU disiapkan matang. Program ini diharapkan tidak hanya efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat transportasi publik ramah lingkungan dan mendukung target udara bersih di Makassar.
