Sulseltimes.com Makassar, Senin, 15 September 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap akselerasi kebijakan industri pangan melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Legal Policy Hub.
Kegiatan ini digelar secara virtual dan diinisiasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkumham bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dengan menghadirkan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
“Forum ini akan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan daerah, mendorong hilirisasi dan inovasi pangan berbasis riset, teknologi, serta kearifan lokal,” kata Supratman, Senin (15/09/2025).
- Kemenkumham Sulsel dukung Legal Policy Hub perkuat industri pangan
- Industri pengolahan pangan sumbang 15% manufaktur nasional
- Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas
- Makassar, Senin 15 September 2025
- ‘Legal Policy Hub hadir membangun ekosistem kebijakan partisipatif,’ kata Supratman
Legal Policy Hub Dorong Inovasi Pangan dan Sinergi Kebijakan
Dalam pemaparannya, Menteri Hukum RI menekankan Legal Policy Hub hadir untuk membangun ekosistem kebijakan yang inklusif dan kolaboratif sesuai semangat reformasi birokrasi.
Agenda ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air.
Ia memaparkan industri pengolahan pangan saat ini menyumbang sekitar 15% dari total nilai industri manufaktur nasional dan menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja.
Pada 2023, sektor makanan dan minuman mencatat kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp853 triliun dengan proyeksi pertumbuhan 4,5% pada 2024.
Namun, Indonesia masih mengimpor produk pangan olahan senilai USD 3,5 miliar, sementara ekspor baru mencapai USD 2,1 miliar.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya terobosan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan ekosistem riset dan teknologi pangan,” tegas Supratman.
Ia menambahkan, Kemenkumham sebagai leading sector pembentukan hukum memiliki peran strategis dalam menyatukan hasil analisis kebijakan lintas sektor.
Legal Policy Hub diharapkan menjadi wadah konsolidasi peran analis kebijakan, penyelarasan regulasi, dan komunikasi rekomendasi hukum yang konsisten serta aplikatif.
Kemenkumham Sulsel Siap Kawal Implementasi di Daerah
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel yang turut hadir secara virtual menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh program Legal Policy Hub.
“Kanwil Kemenkum Sulsel siap bersinergi dalam mengawal implementasi Legal Policy Hub, agar kebijakan yang lahir dapat menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Heny Widyawati, bersama seluruh jajaran.
Dengan dukungan pusat dan daerah, Legal Policy Hub diharapkan menjadi motor penggerak reformasi kebijakan pangan, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam menciptakan kemandirian industri pangan berbasis inovasi.
