Sulseltimes.com Jakarta, 15 Agustus 2025 — Sidang Tahunan MPR dan DPR RI tahun ini menjadi sorotan tajam publik.
Bukan hanya karena bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga lantaran ekspektasi tinggi terhadap janji Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, dan pensiunan.
Di tengah isu kenaikan gaji DPR yang nilainya besar, rakyat mempertanyakan prioritas anggaran negara saat harga kebutuhan pokok melambung dan daya beli terus menurun.
Isu kenaikan gaji ASN sebenarnya telah menguat sejak Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji luar biasa bagi para hakim beberapa waktu lalu.
Nasib PNS, TNI, Polri, dan pensiunan disebut akan bergantung pada isi pidato kenegaraan yang dijadwalkan pertengahan Agustus 2025.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah juga telah mengatur pemberian dua tunjangan tambahan, yakni uang lembur dan uang makan lembur, sebagai skema pendukung peningkatan daya beli ASN.
Prabowo, sejak masa kampanye hingga kini menjabat, berulang kali menegaskan komitmennya.
“Komitmen saya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara tidak pernah berubah. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik dan perekat bangsa,” ujar Prabowo dalam beberapa kesempatan.
Agenda Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan
Berdasarkan jadwal resmi, Prabowo menyampaikan dua pidato di Kompleks Parlemen, Jakarta:
- Pagi (10.00-10.45 WIB) — Pidato kenegaraan HUT ke-80 RI sekaligus laporan kinerja lembaga negara.
- Sore (14.57-15.42 WIB) — Pengantar/keterangan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pihaknya tidak dapat membocorkan isi kebijakan sebelum pidato.
“Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi, mungkin kita tidak biasakan bocoran A1 A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato presiden,” kata Hasan di Jakarta, Kamis (14/8).
“Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang postur APBN kita,” lanjutnya.
RAPBN 2026: Fokus pada Program Prioritas
Dalam pidato resmi sore hari, Presiden Prabowo tidak menyinggung kenaikan gaji PNS 2026.
Ia memaparkan bahwa RAPBN 2026 disusun sebagai implementasi visi-misi bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir orang,” tegasnya, Jumat (15/8).
Prabowo juga menyoroti hilirisasi industri demi membuka lapangan kerja dan memastikan pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke.
“Pembangunan bukan hanya di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Nilai tambah harus ada di tanah air kita,” ujarnya.
RAPBN 2026 menetapkan:
- Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun
- Belanja negara: Rp3.786,5 triliun
- Defisit: Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB
Kebijakan Kesejahteraan ASN dalam Perpres 12/2025
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 secara eksplisit memasukkan peningkatan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional 7. Fokusnya:
- Kenaikan gaji khusus guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
- Reformasi sistem remunerasi berbasis kinerja (total reward).
Namun, dokumen itu juga mengakui masalah struktural:
- Gaji pokok belum sesuai kebutuhan hidup layak.
- Disparitas tunjangan kinerja antar instansi.
- Pensiun rendah dan tidak kompetitif dengan swasta.
Perbandingan Gaji ASN dan DPR: Kesenjangan yang Mencolok
Menurut PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS saat ini:
- Golongan I/a: Rp1,68 juta – Rp2,52 juta
- Golongan IV/e: Rp3,88 juta – Rp6,37 juta
Sementara anggota DPR menerima gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas yang jika ditotal bisa mencapai puluhan juta per bulan.
Di tengah inflasi pangan dan biaya hidup yang tinggi, jurang penghasilan ini menimbulkan kritik publik dan mempertanyakan keberpihakan kebijakan anggaran.
Transparansi dan Keberpihakan Anggaran
Pengamat ekonomi menilai bahwa pemerintah perlu mengedepankan transparansi alokasi APBN dan memastikan belanja negara berpihak pada rakyat kecil.
Sidang Tahunan DPR/MPR 2025 meninggalkan pertanyaan besar.
Kapan kenaikan gaji ASN akan direalisasikan?
Dan apakah gaji DPR akan ikut disesuaikan dengan kondisi fiskal negara?
Rakyat menuntut agar RAPBN 2026 tidak hanya berisi program besar, tetapi juga langkah nyata mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat layanan publik, dan mengangkat daya beli masyarakat.
