Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 14/11/2026 — Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh pensiun, tunjangan, dan fasilitas mantan wakil presiden setelah pemberhentiannya dari jabatan ditetapkan secara resmi.
- Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR
- Hak mantan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
- Tunjangan mencakup biaya rumah tangga dan perawatan kesehatan
- Fasilitas berupa rumah kediaman dan kendaraan dinas dengan pengemudi
- Status pemberhentian oleh MPR menentukan hak yang diterima
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Hak keuangan dan fasilitas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut aturan itu, mantan wakil presiden tetap memperoleh sejumlah hak setelah masa jabatannya berakhir, sepanjang pemberhentian dilakukan secara hormat.
Hak Keuangan dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tunjangan dan fasilitas di luar pensiun pokok.
Mantan wakil presiden berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Hak tersebut juga mencakup biaya kebutuhan rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya juga menjadi bagian dari hak tersebut.
Pasal 8 aturan yang sama memberikan fasilitas berupa rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Mantan wakil presiden juga berhak menggunakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.
Perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah.
Biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden yang bersangkutan.
Berbeda dengan rumah, biaya pemeliharaan kendaraan dinas beserta gaji pengemudi tetap menjadi tanggungan negara.
Besaran Pensiun dan Proses Pemberian
Hak pensiun diatur dalam Bab III Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Berdasarkan Pasal 2 aturan tersebut, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5,04 juta per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Angka tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.
Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun, tunjangan, serta fasilitas bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
