Sulseltimes.com Makassar, 11 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Langkah ini dinilai mendesak karena waktu penyelesaian dokumen strategis tersebut semakin terbatas.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan hal itu usai Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda RPJMD, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, rapat tersebut menjadi titik awal pembahasan resmi dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
- RPJMD 2025–2029 mendesak segera dibahas
- RPJMD jadi dasar hukum seluruh program pembangunan
- Tanpa RPJMD, pembahasan anggaran perubahan terhambat
- Program prioritas seperti seragam gratis wajib masuk RPJMD
RPJMD Jadi Dasar Pembangunan Kota
Supratman menekankan, RPJMD adalah acuan hukum yang krusial dalam menjalankan program pembangunan. Jika dokumen ini tidak segera disahkan, maka pembahasan anggaran perubahan maupun program prioritas bakal terhambat.
“Karena RPJMD itu harus ketuk palu dan wali kota baru perlu membuat RPJMD dan batasnya enam bulan setelah dilantik. Kita sudah berjalan empat bulan dan ini sangat mendesak untuk kita rapatkan atau kita bahas menjadi peraturan daerah,” jelas Supratman.
Menurutnya, ketiadaan RPJMD berimplikasi langsung pada proses penganggaran. Tanpa dokumen tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki acuan untuk menyalurkan anggaran maupun menjalankan program prioritas.
“Kalau pemkot mau mempercepat terkait anggaran perubahan akan sulit kita laksanakan sekarang, kenapa? Karena RPJMD ini belum ada, tidak ada acuan kita untuk penganggaran untuk membuat program tersebut, karena semua program prioritas itu mesti dituangkan di RPJMD,” ujarnya menambahkan.
Program Prioritas Harus Terakomodasi
Dalam pembahasan, DPRD Makassar juga menekankan pentingnya mengakomodasi program-program prioritas Wali Kota agar tercatat dalam RPJMD. Hal ini agar implementasi program dapat berjalan sinkron dengan alokasi anggaran.
Beberapa program yang disebut Supratman harus masuk dalam RPJMD di antaranya:
- Sampah gratis untuk masyarakat prasejahtera
- Seragam sekolah gratis untuk pelajar
- Pemasangan pipa PDAM gratis bagi warga
“Apalagi ini program yang diprioritaskan seperti sampah gratis untuk masyarakat prasejahtera dan seragam sekolah gratis, kemudian pemasangan pipa PDAM gratis dan ini yang harus dituangkan secara total di RPJMD dan penyelesaiannya ini harus bulan Juli selesai,” tegasnya.
Target Juli 2025 Rampung
Supratman menekankan, pembahasan RPJMD tidak bisa ditunda lagi. DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar ditargetkan menuntaskan Ranperda RPJMD pada Juli 2025. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran pembangunan serta kepastian hukum dalam penyusunan APBD.
DPRD Makassar menegaskan percepatan pembahasan RPJMD 2025–2029 sebagai langkah strategis agar anggaran dan program prioritas dapat segera terealisasi. Dokumen ini menjadi fondasi utama pembangunan lima tahun ke depan, sehingga penyelesaiannya harus tepat waktu demi kepentingan masyarakat Kota Makassar.
