Sulseltimes.com Makassar, 30 Juni 2025 — DPRD Kota Makassar bergerak cepat menanggapi keluhan masyarakat terkait gangguan serius dalam sistem online Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP.
- Server SPMB SMP error sejak hari pertama
- DPRD Makassar panggil Dinas Pendidikan untuk klarifikasi
- Komisi D minta Kominfo ikut perkuat sistem digital
- Opsi perpanjangan pendaftaran disarankan jika gangguan berlanjut
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan segera melakukan perbaikan setelah server pendaftaran error sejak hari pertama dibuka, Senin (30/6/2025).
“Komisi D langsung bergerak. Usai rapat paripurna pagi tadi, kami memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk klarifikasi dan mencari solusi cepat. Ini menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan akses pendidikan,” tegas Ari Ashari.
Gangguan Sistem Jadi Sorotan
DPRD menilai kendala teknis ini sebagai bentuk kelalaian pemerintah kota dalam antisipasi. Ari menyebut lonjakan akses sudah seharusnya diprediksi.
“Antusias masyarakat bisa diprediksi. Sistem digital harusnya disiapkan lebih matang. Ini soal kredibilitas pelayanan publik,” ujarnya.
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo
Komisi D segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo untuk mendorong langkah perbaikan teknis.
Kominfo diminta terlibat aktif memperkuat server dan jaringan.
Dinas Pendidikan diingatkan membuka opsi perpanjangan waktu jika gangguan tidak teratasi.
“Kami minta hari ini juga ada tindakan konkret. Tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut nasib ribuan siswa,” tegas Ari.
Opsi Perpanjangan Pendaftaran
DPRD menekankan perlunya opsi perpanjangan masa pendaftaran jika kendala sistem berlangsung lebih dari satu atau dua hari.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena kesalahan teknis pemerintah,” pungkas Ari.
DPRD Makassar melalui Komisi D menegaskan komitmennya mengawal proses perbaikan SPMB SMP hingga berjalan lancar.
DPRD menuntut langkah cepat, keterlibatan penuh Kominfo, serta opsi perpanjangan agar hak pendidikan warga tidak terhambat akibat kendala teknis.
