Sulseltimes.com Makassar, Sabtu 13 September 2025 — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen penyediaan rumah layak huni. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menyatakan dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
- Makassar dorong pemenuhan rumah layak huni
- Disperkim tekankan kolaborasi APBDes, CSR, dan swadaya
- Target sejalan program nasional tiga juta rumah
- Urbanisasi dan lahan terbatas jadi tantangan utama
- Kutipan Mahyuddin: gotong royong kunci percepatan
Pemkot Gandeng Dunia Usaha dan Warga
Kepala Disperkim Makassar, Dr. H. Mahyuddin, menyebut kebutuhan hunian perkotaan tak bisa dipenuhi hanya mengandalkan APBN dan APBD. Ia menekankan peran pemerintah desa, swasta, hingga partisipasi warga melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan dan swadaya.
“Pembangunan dan renovasi perumahan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peran APBDes, CSR, hingga swadaya masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci dalam menyediakan rumah layak bagi rakyat,” tegas Mahyuddin, Sabtu (13/09).
Mahyuddin menilai CSR bukan pelengkap, melainkan instrumen percepatan.
Di kota besar seperti Makassar, kebutuhan rumah meningkat seiring urbanisasi, sementara keterbatasan lahan dan anggaran menjadi kendala.
Dukungan dunia usaha dapat berbentuk pembangunan unit baru, renovasi rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman agar manfaatnya langsung menyentuh keluarga berpendapatan rendah.
Sinergi Desa dan Swasta Tekan Backlog Perumahan
Selain mendorong kontribusi swasta, Disperkim menggarisbawahi pentingnya swadaya masyarakat.
Pendampingan teknis dari pemerintah dipadukan dengan partisipasi warga diharapkan mempercepat pencapaian target nasional.
“Gotong royong harus kembali menjadi roh pembangunan perumahan kita. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitasi, dunia usaha memberi dukungan melalui CSR, dan masyarakat ikut berpartisipasi sesuai kemampuan. Dengan pola ini, target pembangunan rumah layak huni akan lebih cepat tercapai,” jelasnya.
Kebijakan ini menekankan kualitas, tidak semata angka pembangunan. Disperkim menargetkan backlog perumahan berangsur turun, kawasan permukiman lebih tertata, serta keberlanjutan lingkungan terjaga.
“Dukungan CSR dan kolaborasi lintas sektor, backlog perumahan di Makassar dapat ditekan, serta kawasan permukiman tumbuh lebih tertata dan berkelanjutan,” harapannya.
Disperkim Makassar mengakselerasi program rumah layak huni melalui kolaborasi tiga unsur yaitu kebijakan pemerintah, dukungan CSR, dan swadaya warga.
Skema ini ditujukan untuk menjawab tantangan urbanisasi sekaligus mempercepat realisasi target nasional tiga juta rumah.
