Sulseltimes.com — Aksi demo para driver ojek online (ojol) menggema di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada Senin, 17 Februari 2025.
Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mereka, yang dianggap telah berhak menerima tunjangan tersebut sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
Demo ini dilaksanakan di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojol turut serta dalam aksi ini.
Para peserta demo bahkan tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Mereka melakukan aksi ‘off bid’ atau mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk protes atas tidak dipenuhinya hak mereka.
Aksi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung sepanjang hari.
Tuntutan Pemberian THR Sebesar 1 UMP dan H-30 Sebelum Hari Raya
Lily Pujiati, Ketua SPAI, menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menuntut pemerintah agar memberikan THR kepada pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir dengan besaran yang setara dengan satu bulan upah minimum provinsi (UMP).
“Kami menuntut agar THR diberikan H-30 sebelum hari raya, seperti halnya pekerja formal lainnya,” ujar Lily dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa para pengemudi ojol telah memenuhi unsur untuk mendapatkan upah dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Selain itu, Lily juga menyatakan penolakannya terhadap hubungan kemitraan yang ada antara pengemudi ojol dan perusahaan platform digital.
Menurutnya, sistem kemitraan yang mengedepankan fleksibilitas justru dijadikan alasan oleh platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya.
“Fleksibilitas dalam kemitraan hanya menjadi dalih bagi platform untuk tidak memberikan hak-hak pekerja,” tambahnya.
Polarisasi Antar Pekerja dan Platform
Tuntutan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol ini mencerminkan ketegangan antara pekerja di sektor platform digital dan perusahaan-perusahaan yang menjalankan platform tersebut.
Mereka meminta negara untuk hadir dan memastikan hak mereka terpenuhi.
Para driver ojol menilai bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada mereka, dan Kemnaker diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan populis yang memperhatikan nasib pekerja di platform digital.
“Mereka (pengemudi ojol) merasa bahwa negara harus hadir untuk memberikan jalan keluar atas tuntutan ini. Kami berharap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemnaker bisa memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor ini,” ungkap Lily.
Sebelum demo besar ini, pihak Kemnaker dikatakan telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan driver ojol untuk membahas masalah ini.
Namun, meskipun telah ada pertemuan, hingga kini belum ada titik temu terkait formula yang tepat untuk perhitungan dan penentuan besaran THR bagi para pengemudi ojol.
Respon Menteri Ketenagakerjaan: Mencari Formula Terbaik untuk THR
Menteri Ketenagakerjaan, Yassiertli, dalam konferensi pers yang digelar setelah aksi demo menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojol beberapa kali untuk membahas tuntutan ini.
Namun, meskipun sudah ada dialog, belum ada keputusan final mengenai formula perhitungan THR bagi pengemudi ojol.
“Kami telah mengadakan audiensi dengan perwakilan driver ojol hingga tiga kali, namun belum ada titik temu terkait penentuan formula yang tepat.
Kami sedang berusaha mencari solusi yang terbaik dan sesuai dengan situasi keuangan saat ini,” ujar Yassiertli.
Ia menambahkan bahwa perhitungan THR ini membutuhkan simulasi dan kajian mendalam sebelum dapat ditentukan besaran dan waktu pemberiannya.
Menteri Yassiertli juga menjelaskan bahwa masalah ini cukup rumit karena melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek keuangan.
“Kami tidak bisa sembarangan menentukan besaran THR karena harus ada simulasi yang matang,” katanya.
Menteri juga menambahkan bahwa masalah ini akan segera dibahas lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Polarisasi di Tengah Sulitnya Lapangan Kerja dan Pekerja Informal
Tuntutan ini muncul di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda Indonesia, di mana banyak pekerja informal, seperti pengemudi ojol, merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari sistem ketenagakerjaan yang ada.
Pekerja sektor ini yang mengandalkan platform digital merasa bahwa meskipun mereka memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti THR yang selama ini hanya diberikan kepada pekerja formal.
Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor digital, terutama pengemudi ojol, tuntutan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan pekerja di sektor formal semakin keras.
Para pengemudi ojol berpendapat bahwa mereka juga merupakan pekerja yang layak mendapatkan hak yang setara, terutama menjelang hari raya.
Tanggapan Masyarakat dan Dampaknya
Sementara itu, aksi demo ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Banyak yang mendukung tuntutan para pengemudi ojol, namun ada pula yang berpendapat bahwa platform digital ini bukanlah perusahaan yang dapat memberikan hak-hak pekerja seperti perusahaan tradisional lainnya.
Beberapa pengamat ketenagakerjaan juga menilai bahwa peraturan terkait hak-hak pekerja di sektor digital harus segera disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak ada ketimpangan yang terus berlanjut.
Beberapa driver ojol yang ditemui di lokasi demo mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak adil jika tidak mendapat THR.
“Kami bekerja keras setiap hari, kadang sampai larut malam, dan tidak ada jaminan apapun selain penghasilan yang kami dapatkan dari aplikasi. Kami berharap ada keadilan, terutama dalam hal THR,” ungkap Agus, salah satu pengemudi ojol yang ikut serta dalam aksi.
Kementerian Ketenagakerjaan Siap Menindaklanjuti
Menanggapi aksi demo ini, Menteri Yassiertli menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Meskipun demikian, ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat melibatkan perhitungan yang rumit dan simulasi yang harus disiapkan dengan matang.
“Kami akan terus berupaya untuk menemukan solusi terbaik. Kami paham bahwa ini masalah yang mendalam, tetapi kami akan terus bekerja dengan berbagai pihak untuk menemukan jalan keluar yang adil dan menguntungkan semua pihak,” jelasnya.
Aksi demo yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online ini menjadi titik awal dari seruan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor platform digital.
Tuntutan untuk mendapatkan THR menjadi simbol dari ketimpangan yang dirasakan oleh para pekerja di sektor ini.
Meskipun Menteri Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk mencari solusi, namun hingga kini belum ada keputusan yang jelas mengenai hal ini.
Para pengemudi ojol berharap agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak pada mereka, sehingga mereka dapat merasakan keadilan seperti halnya pekerja formal lainnya.
