Sulseltimes.com Makassar, Senin, 07/07/2025 — BPKAD Kota Makassar melalui Bidang Perbendaharaan menggelar rapat koordinasi penerapan aplikasi Transaksi Non Tunai (TNT) milik Bank Sulselbar bersama perangkat daerah di Ruang Pola Sipakatau, Balai Kota Makassar. Langkah ini menjadi bagian dari penataan sistem penatausahaan keuangan daerah agar transaksi pemkot berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital.
BPKAD Kota Makassar mengundang perwakilan perangkat daerah dalam rapat koordinasi penerapan aplikasi Transaksi Non Tunai Bank Sulselbar di Balai Kota Makassar pada Senin, 7 Juli 2025. Pertemuan ini bertujuan menyamakan pemahaman teknis implementasi TNT yang akan diterapkan secara bertahap pada transaksi keuangan daerah. Melalui agenda ini, Pemkot Makassar menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan sejalan dengan prinsip good governance.
- BPKAD Kota Makassar menggelar rapat koordinasi penerapan aplikasi Transaksi Non Tunai (TNT) Bank Sulselbar di Ruang Pola Sipakatau Balai Kota
- Rapat dipimpin Bidang Perbendaharaan BPKAD dan dihadiri perwakilan perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar
- Aplikasi TNT disiapkan untuk menertibkan penatausahaan keuangan dan mendorong transaksi daerah yang lebih efisien dan transparan
- Implementasi TNT direncanakan berlangsung bertahap agar perangkat daerah siap secara teknis dan administratif
- Pemkot Makassar menegaskan komitmen membangun tata kelola keuangan daerah modern dan akuntabel berbasis teknologi digital
Rakor Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemkot Makassar
Rapat koordinasi yang digelar BPKAD Kota Makassar ini menjadi forum awal untuk mengenalkan lebih detail konsep Transaksi Non Tunai kepada seluruh perangkat daerah. Bidang Perbendaharaan memaparkan rencana alur transaksi yang akan beralih dari mekanisme konvensional ke sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan Bank Sulselbar.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai jenis transaksi yang akan menggunakan TNT. Antara lain pembayaran belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga pengeluaran rutin tertentu yang selama ini masih banyak dilakukan secara tunai.
Perwakilan BPKAD menjelaskan, penerapan TNT bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi kebutuhan dalam memastikan setiap rupiah uang daerah tercatat jelas jejaknya.
“Melalui sistem Transaksi Non Tunai, setiap pembayaran akan terekam otomatis dalam sistem perbankan dan aplikasi penatausahaan keuangan, sehingga lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar di sela paparan, Senin, 07/07/2025.
Rapat juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesiapan perangkat daerah. Mulai dari ketersediaan rekening operasional, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, hingga sarana pendukung seperti akses internet dan perangkat komputer di sekretariat masing-masing.
Beberapa peserta menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan, misalnya ketika harus melakukan pembayaran pada wilayah yang akses perbankannya terbatas. BPKAD dan tim Bank Sulselbar menampung catatan tersebut sebagai bahan penyusunan skema implementasi bertahap, termasuk kemungkinan pengecualian terbatas pada kondisi tertentu sesuai regulasi.
Selain paparan materi, peserta rapat diberikan simulasi sederhana cara menggunakan aplikasi TNT. Simulasi ini mencakup proses pengajuan pembayaran, otorisasi, hingga pencatatan bukti transaksi yang terhubung dengan sistem penatausahaan keuangan daerah.
Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Digital
Dalam penjelasannya, BPKAD Kota Makassar menegaskan bahwa penerapan TNT merupakan bagian dari strategi besar penataan sistem pengelolaan keuangan daerah. Selama ini, pemerintah pusat juga mendorong pemda beralih ke transaksi non tunai untuk mengurangi potensi kebocoran anggaran dan memperkuat transparansi.
Melalui aplikasi TNT Bank Sulselbar, pemerintah kota akan mendapatkan beberapa manfaat utama, antara lain
proses pembayaran yang lebih cepat dan terdokumentasi
pengurangan penggunaan uang tunai di kas bendahara pengeluaran
rekonsiliasi keuangan yang lebih mudah antara data pemda dan perbankan
kemudahan penelusuran transaksi saat dilakukan audit ataupun pemeriksaan
BPKAD menilai, semakin kecil porsi transaksi tunai, semakin rendah pula risiko kesalahan pencatatan maupun penyimpangan. Data transaksi yang terekam digital juga memudahkan pemerintah menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi langkah awal penyusunan peta jalan implementasi TNT. Tahap awal akan difokuskan pada perangkat daerah yang secara infrastruktur dan volume transaksi dinilai paling siap. Setelah itu, cakupan akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Perwakilan perangkat daerah yang hadir menyambut positif rencana penerapan TNT, meski mengakui perlunya pendampingan teknis. Mereka berharap BPKAD dan Bank Sulselbar menyediakan sesi pelatihan lanjutan, panduan tertulis, serta help desk yang dapat dihubungi ketika terjadi kendala pada tahap awal implementasi.
Di akhir pertemuan, BPKAD kembali menegaskan bahwa digitalisasi transaksi melalui aplikasi TNT sejalan dengan prinsip good governance. Pemerintah kota ingin memastikan bahwa pengelolaan APBD tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih profesional.
Dengan dimulainya rangkaian koordinasi ini, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan diri memasuki era penatausahaan keuangan daerah yang semakin modern. Implementasi TNT diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemkot dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan kota yang berkelanjutan.
