Sulseltimes.com Makassar, 7 September 2025 – Bimtek PPP Sulsel menyorot penguatan peran DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekprov Sulsel Jufri Rahman menilai pelatihan ini krusial untuk meningkatkan kualitas kerja wakil rakyat dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.
- Fokus Bimtek pada legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD
- Sekprov Jufri: peningkatan kapasitas perlu berkelanjutan lintas partai
- Bimtek disebut bagian dari pendidikan politik dan akuntabilitas parpol
Fokus materi dan urgensi kapasitas DPRD
Dalam Bimbingan Teknis anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan se-Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu 6 September, Jufri Rahman menekankan kompetensi legislator harus ditopang pengetahuan yang memadai sejak awal masa tugas.
Ia menggarisbawahi tiga ranah utama DPRD di daerah, yakni pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
Kerangka ini tercantum dalam ketentuan pemerintahan daerah.
“Seharusnya setiap partai menyelenggarakan kegiatan serupa. Bimtek penting untuk meningkatkan kualitas anggota,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 6 September 2025.
Ia menambahkan, bekal sejak dini akan membantu DPRD bekerja lebih maksimal di komisi, badan anggaran, dan alat kelengkapan lain.
Pendidikan politik dan akuntabilitas parpol
Jufri menilai Bimtek juga bagian dari pertanggungjawaban partai kepada publik melalui pendidikan politik internal.
Di tingkat regulasi, bantuan keuangan parpol dari APBD diatur lebih lanjut pada perubahan aturan teknis mengenai penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan.
Dorongan akuntabilitas ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas kader dan anggota legislatif.
“Ini sekaligus bentuk tanggung jawab partai atas dukungan negara, yang ke depan diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” jelas Jufri, Sabtu 6 September 2025.
Bimtek PPP Sulsel menegaskan pentingnya kompetensi DPRD pada tiga fungsi inti.
Pemerintah daerah mendorong pelatihan berkelanjutan lintas partai, sementara akuntabilitas pendanaan parpol diharapkan memperkuat pendidikan politik dan kinerja pelayanan publik.
