Sulseltimes.com Makassar, 9 September 2025 – Appi lantik sembilan pejabat eselon II definitif hasil lelang jabatan dan menegaskan birokrasi bebas transaksi. Usai pelantikan di Balai Kota, para pejabat diminta segera adaptasi dan mempercepat layanan publik.
- 9 pejabat eselon II definitif dilantik, mayoritas eks-Plt
- Wali Kota tegaskan anti-transaksional, minta percepatan layanan
- Rotasi Damkarmat–Dispora berbasis skoring penilaian
Arah Appi: Integritas dan Akselerasi Layanan
Pelantikan dilakukan Selasa pagi di Balai Kota Makassar.
Dalam arahannya, Wali Kota Munafri Arifuddin meminta jajaran baru segera “gas penuh” menutup kekosongan dan mempercepat eksekusi program prioritas.
Ia menekankan kolaborasi lintas OPD dan menolak praktik jual-beli jabatan.
“Selama saya di sini, tidak boleh ada transaksional dalam jabatan,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Selasa 9 September 2025.
Appi juga menyebut pergeseran di level sekretaris OPD hingga lurah bakal mengikuti agar struktur kerja cepat lengkap.
Rotasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkarmat) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) disebut berbasis skoring dan penilaian kinerja, bukan pertimbangan politik.
Siapa Saja yang Dilantik?
Kesembilan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diambil sumpah jabatan adalah Kamelia Thamrin Tantu (Kepala BKPSDM), Andi Asminullah (Kepala Bapenda), Muhammad Fadli (Kepala BPBD), Haidil Adha (Kepala Balitbangda/Brida), Fadli Wellang (Kepala Damkarmat), Syamsul Bahri (Kepala Dispora), Muhammad Fuad Azis (Kepala Distaru), Andi Rahmat (Sekretaris DPRD), dan dr. Andi Ani Mulyani (Direktur RSUD Daya).
Pelantikan ini menutup kekosongan dan mengukuhkan mayoritas pejabat yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas.
“Kita ingin roda pemerintahan berjalan maksimal sebagai satu kesatuan yang solid,” ujar Munafri Arifuddin saat pelantikan, 9 September 2025.
Pemkot Makassar kini melengkapi formasi pejabat eselon II.
Appi menekankan integritas, kecepatan adaptasi, dan kolaborasi lintas OPD untuk mengakselerasi layanan publik, dengan komitmen birokrasi tanpa transaksi.
