Apa itu DPK, DPTb dan DPK Pilkada 2024? Simak Penjelasannya!

Sulseltimes.com Makassar – Pilkada serentak 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 menjadi salah satu agenda besar demokrasi di Indonesia. Salah satu komponen kunci dalam keberhasilan pesta demokrasi ini adalah daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengklasifikasikan pemilih ke dalam tiga kategori utama: Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pemahaman mengenai kategori pemilih ini sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Artikel ini akan menjelaskan dengan lengkap definisi, syarat, dan prosedur untuk setiap kategori, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang menjadi bagian penting dalam pilkada mendatang.

Kategori Pemilih: DPT, DPTb, dan DPK

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPT adalah daftar pemilih resmi yang telah diverifikasi oleh KPU. Pemilih yang terdaftar dalam kategori ini adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai warga negara, seperti berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dan memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau identitas resmi lainnya.

Proses penyusunan DPT diawali dengan pencocokan dan penelitian data oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di tingkat lokal. Data yang digunakan mencakup Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemilih dalam DPT akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai dengan alamat pada KTP-el. Bagi warga yang telah terdaftar di DPT, tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan, kecuali jika terdapat perubahan data seperti pindah alamat atau status kependudukan lainnya.

2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Kategori DPTb adalah untuk pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat terdaftar karena kondisi tertentu. Mereka dapat mengurus pindah memilih untuk memberikan suara di TPS lain.

Alasan yang memungkinkan pindah memilih di antaranya:

• Bertugas di luar domisili pada hari pemungutan suara.
• Menjalani perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
• Berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
• Mengalami bencana alam atau situasi darurat.
• Berada di luar daerah karena pendidikan atau pekerjaan.

Untuk masuk dalam DPTb, pemilih harus mengajukan Formulir Model A5 di kantor kelurahan/desa asal mereka. Formulir ini dapat diajukan paling lambat 30 hari sebelum pemilu. Pemilih DPTb dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang dituju, meskipun jenis surat suara yang diterima mungkin terbatas, tergantung pada lokasi asal dan tujuan pemilih.

3. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

DPK adalah kategori untuk mereka yang tidak tercatat dalam DPT namun tetap memiliki hak untuk memilih. Biasanya, DPK diperuntukkan bagi warga yang terlambat mendaftarkan diri atau mengalami kendala administrasi selama periode pendaftaran.

Ketentuan bagi pemilih DPK meliputi:

• Mereka hanya dapat mencoblos di TPS yang sesuai dengan alamat di KTP-el.
• Hak pilih dilakukan pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup, yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat.
• Surat suara bagi pemilih DPK hanya diberikan jika masih tersedia di TPS.

Bagi pemilih DPK, membawa KTP-el adalah syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih. Hal ini memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai pemilih yang sah, meskipun tidak tercantum dalam DPT.

Mengapa Pemilih Sulawesi Selatan Harus Memahami Ini?

Dengan jumlah pemilih yang besar, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah strategis dalam Pilkada 2024. Memahami perbedaan DPT, DPTb, dan DPK membantu masyarakat memastikan diri mereka dapat menggunakan hak suara, sehingga mencegah potensi hilangnya hak pilih.

Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai daerah dengan dinamika politik yang tinggi. Tingkat partisipasi pemilih yang optimal di wilayah ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil pilkada, sehingga penting bagi setiap warga untuk memahami peran mereka.

Langkah-Langkah Memastikan Hak Pilih Anda

Untuk memastikan hak pilih Anda tidak terlewat, ikuti langkah berikut:

1. Cek Nama di DPT KPU menyediakan layanan daring untuk memeriksa daftar pemilih melalui situs resmi mereka. Masukkan nomor NIK Anda untuk mengetahui status.
2. Konsultasi dengan Panitia Pemilu Jika nama Anda belum tercantum, segera laporkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau petugas Pantarlih setempat agar data Anda diperbarui.
3. Urus Formulir A5 untuk Pindah Memilih Jika Anda berencana mencoblos di lokasi berbeda, segera ajukan Formulir A5 sebelum tenggat waktu. Ini memastikan nama Anda tercatat di TPS tujuan.
4. Siapkan KTP-el Pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilih dengan membawa KTP-el atau dokumen identitas resmi lainnya.

Tantangan dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Meskipun KPU terus berupaya menyempurnakan proses pendataan, beberapa tantangan tetap ada, antara lain:

• Mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di kawasan urban seperti Makassar, menyebabkan perubahan data kependudukan yang dinamis.
• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa status mereka dalam daftar pemilih.
• Hambatan administrasi, seperti keterlambatan pencetakan KTP-el atau data yang tidak akurat.

Kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penyusunan daftar pemilih yang akurat.

Memahami ketiga kategori daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPK adalah langkah awal untuk memastikan Anda dapat menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024. Dengan memahami perbedaan dan prosedur masing-masing kategori, Anda dapat memastikan bahwa suara Anda turut menentukan masa depan daerah.

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap demokrasi. Pastikan Anda terdaftar, siap mencoblos, dan memberikan kontribusi nyata untuk masa depan yang lebih baik.