Nasional

Wamen HAM Tegaskan Anak Tak Boleh Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Avatar of Sulsel Times
0
×

Wamen HAM Tegaskan Anak Tak Boleh Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Sebarkan artikel ini
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyampaikan perlindungan hak anak
Wamen HAM Tegaskan Anak Tak Boleh Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua. doc istimewa
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 22 November 2026 — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan anak tidak boleh menjadi sasaran kebencian, intimidasi, atau perundungan akibat tindakan dan pandangan politik orang tuanya.

Ringkasnya…
  • Hak anak berdiri sendiri
  • Kritik politik tetap dilindungi
  • Perundungan anak tidak dibenarkan
  • Perlindungan dijamin konstitusi
  • Literasi digital perlu diperkuat
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul perhatian terhadap dugaan perundungan anak seorang tokoh politik dalam rangkaian Hari Anak Sedunia.

Scroll Kebawah
Advertisement

“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis pada Sabtu.

Ia menegaskan masyarakat tetap berhak mengkritik pejabat publik dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat.

Namun, tanggung jawab politik melekat pada pengambil keputusan dan tidak berpindah kepada anak atau anggota keluarganya.

Hak anak dijamin konstitusi

Mugiyanto merujuk Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi akibat status atau pandangan orang tua.

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menilai perlindungan anak tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemegang kekuasaan.

Literasi digital perlu diperkuat

Mugiyanto mendorong penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia agar masyarakat dapat membedakan kritik dengan serangan kepada pihak yang tidak terlibat.

Pendidikan tersebut perlu disertai mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang dapat diakses anak serta keluarganya.

Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital yang aman bagi anak.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow