Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 01/11/2026 — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan realisasi Rp294,6 triliun hingga Minggu, 01/11/2026, melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun.
- Realisasi kredit program pemerintah Rp294,6 triliun
- Penyaluran melebihi tahun 2025 sebesar Rp275,8 triliun
- Kredit menjangkau 4,24 juta debitur
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai 30,6% dari total
- Kredit Program Perumahan (KPP) ditargetkan hingga Rp50 triliun
Airlangga menjelaskan bahwa kredit program ini telah menjangkau 4,24 juta debitur dan menunjukkan pertumbuhan produktivitas dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah perlambatan ekonomi global.
“Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” kata Airlangga, dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026, di Nusa Dua, Bali, Minggu, 01/11/2026.
Perkembangan Kredit
Dari total penyaluran, porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini mencapai 30,6%, meningkat dua kali lipat dibandingkan 2019 yang hanya 14,7%. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.
Program kredit ini dimulai sebagai skema penjaminan KUR pada 2007, kemudian bertransformasi menjadi skema subsidies bunga pada 2015, sehingga bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%.
Skema Program
Saat ini terdapat lima skema kredit program yang dikembangkan pemerintah, yaitu Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kredit Program Perumahan (KPP) ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun, sementara KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan.
Kualitas penyaluran juga dijaga, dengan 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Mendatang, pemerintah berencana memperkuat pembiayaan produktif, mempercepat UMKM naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi penyaluran kredit.
Upaya ini sejalan dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 01/11/2026, dengan fokus pada kesejahteraan keuangan keluarga.
“Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” kata Airlangga.
