Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 10/10/2026 — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan bahwa perusahaan pinjaman daring (pindar) ilegal dapat menggunakan data alternatif, termasuk data telekomunikasi dan media sosial, untuk menilai calon nasabah.
- Perusahaan pindar ilegal dapat menggunakan data alternatif seperti telekomunikasi dan media sosial
- Nomor HP aktif 10 tahun sudah memberikan skor minimum
- Indonesia dianggap pasar terbesar untuk pindar berkat populasi
- Outstanding pembiayaan Pindar per November 2025 sebesar Rp94,85 triliun, tumbuh 25,45%
- Kesenjangan pembiayaan nasional diperkirakan Rp1.650 triliun, sementara kebutuhan UMKM 2026 Rp4.300 triliun
Kuseryansyah, ketua bidang hubungan masyarakat AFPI, mengatakan bahwa data telekomunikasi dapat dipakai untuk menentukan skor kredit. “Data telko, kami lihat satu nomor saja, nomor hp sudah 10 tahun. Dari sana sudah punya scoring minimum. Simpel sekali, nggak perlu lihat tabungan dan gaji. Orang sudah 10 tahun ini masih menggunakan masih eksis ngga dikejar-kejar (debt collector). Kalau umur 5 hari ya tanda tanya,” kata Kuseryansyah di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu, 10/10/2026.
Ia menambahkan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar untuk target pindar berdasarkan populasi, karena semua orang berhak mendapatkan akses kredit, tidak hanya kelas menengah dan atas.
Alternatif Data untuk Pembiayaan
Perusahaan pindar dapat menggabungkan data telekomunikasi dengan data media sosial untuk menilai kreditabilitas. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki riwayat tabungan atau gaji tetap dapat memperoleh pembiayaan.
Kesenjangan Pembiayaan Nasional
Per November 2025, outstanding pembiayaan Pindar tercatat sebesar Rp94,85 triliun dengan pertumbuhan tahunan 25,45%. Meski menjadi pilar pembiayaan non‑bank yang penting, skala tersebut masih kecil dibanding total kebutuhan pembiayaan nasional yang diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun, sementara lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun.
Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan pada 2026 kebutuhan pembiayaan UMKM dapat menembus Rp4.300 triliun, dengan estimasi credit gap mencapai Rp2.400 triliun.
Polisi masih menelusuri 11 kendaraan lainnya dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
