Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 16/09/2026 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masyarakat memiliki ruang untuk mengoreksi data bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai.
- Mensos buka ruang koreksi data bansos yang salah
- Mehr dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru dalam dua tahun terakhir; belum semua data diverifikasi lapangan
- Mensos Saifullah Yusuf, Gerakan Nasional Peduli Tetangga
- Waktu kunjungan kerja di Sulawesi Selatan pada 15 September 2026
- Dampak data yang lebih akurat dan penyaluran bansos yang tepat sasaran
Saifullah menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja dalam rangka Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Sulawesi Selatan, Kamis (15/09). Menurutnya, kesalahan dalam data bansos masih dapat diperbaiki melalui sanggahan maupun usulan kembali dari masyarakat. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran karena belum seluruh data telah melalui pemeriksaan lapangan.
“Kalau ada kesalahan desil, kita masih sangat memberikan kesempatan untuk lakukan sanggahan atau juga mungkin diusulkan kembali untuk mendapatkan bansos,” kata Saifullah.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu menganggap data bansos sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi. Setiap masukan akan ditindaklanjuti untuk memastikan data penerima semakin akurat.
“Kalau ada error itu tentu kita akan perbaiki bersama-sama. Sudah banyak yang error-error itu kita perbaiki,” ujarnya.
Mekanisme Koreksi Diperluas
Saifullah mengatakan mekanisme koreksi kini dibuka lebih luas. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat di tingkat lingkungan juga dapat menyampaikan keberatan atau mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan.
“RT/RW bisa mengoreksi sekarang, kepala desa lewat operator desa boleh. Setiap orang boleh mengoreksi, boleh usul, boleh sanggah,” tegasnya.
Ia menjelaskan keterbukaan data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bansos. Data yang dibuka kepada publik diharapkan dapat dikritisi dan dilengkapi dengan informasi dari masyarakat.
“Jadi jangan ini disalahpahami seakan-akan pemerintah tidak mau memperbaiki data. Justru kita yang membuka dan kita ingin memperbaiki data,” katanya.
Saifullah menambahkan, laporan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, juga ditelusuri oleh pemerintah. Menurutnya, laporan tersebut akan diverifikasi karena tidak semuanya memiliki informasi yang benar.
“Setiap penyampaian oleh masyarakat, terutama di medsos, semuanya kita tindak lanjuti. Yang benar kita carikan solusi, tapi banyak juga yang setengah benar, banyak juga yang hoaks,” ujarnya.
Dampak Pemutakhiran Data
Ia menyebut pemutakhiran data telah menghasilkan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru dalam dua tahun terakhir. Mereka sebelumnya disebut belum pernah menerima bansos.
“Kalau datanya akurat, maka sasarannya makin tepat, bansos diterima oleh mereka yang berhak,” tukasnya.
Penegasan Mensos ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memperbaiki akurasi data.
