Sulseltimes.com, Jakarta, Sabtu, 29/08/2026 — Nomor HP yang aktif selama 10 tahun dapat menjadi pengganti skor kredit dalam penilaian pembiayaan oleh perusahaan pinjaman daring (Pindar).
- Nomor HP aktif 10 tahun jadi data alternatif untuk penilaian kredit
- Outstanding pembiayaan Pindar Rp94,85 triliun per November 2025
- Kuseryansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI
- Sabtu, 29/08/2026, Jakarta
- Meningkatkan akses pembiayaan untuk masyarakat bawah
Data telekomunikasi seperti usia nomor HP kini menjadi salah satu alternatif bagi Pindar untuk menilai calon nasabah tanpa mengandalkan skor kredit konvensional.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menyatakan bahwa perusahaan Pindar memanfaatkan data alternatif untuk penilaian kelayakan. Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya bergantung pada skor kredit.
“Data telko, kami lihat satu nomor saja, nomor hp sudah 10 tahun. Dari sana sudah punya scoring minimum. Simpel sekali, nggak perlu lihat tabungan dan gaji. Orang sudah 10 tahun ini masih menggunakan masih eksis ngga dikejar-kejar (debt collector). Kalau umur 5 hari ya tanda tanya,” kata Kuseryansyah di Jakarta, Sabtu, 29/08/2026.
Data Alternatif dari Telekomunikasi dan Media Sosial
Selain data telekomunikasi, aktivitas calon nasabah di media sosial juga dapat menjadi informasi tambahan. Rekam jejak penggunaan nomor telepon yang panjang membantu Pindar dalam melakukan penilaian.
Kuseryansyah menambahkan bahwa Indonesia menjadi target terbesar Pindar berdasarkan populasi karena prinsip bahwa semua orang berhak mendapatkan akses kredit. “Bahwa yang berhak mendapatkan akses pinjaman bukan hanya kelas menengah dan atas. Tapi masyarakat bawah berhak dapat pinjaman,” ujarnya.
Celah Pembiayaan Nasional yang Besar
Per November 2025, outstanding pembiayaan Pindar tercatat sebesar Rp94,85 triliun dengan pertumbuhan tahunan 25,45%. Skala ini masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan nasional.
Berdasarkan berbagai kajian, total kebutuhan pembiayaan nasional diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun, sementara lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun. Terdapat celah pembiayaan sekitar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025.
Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan pada 2026 kebutuhan pembiayaan UMKM dapat menembus Rp4.300 triliun, dengan estimasi credit gap mencapai Rp2.400 triliun. Data alternatif seperti nomor HP aktif diharapkan dapat membantu mengisi celah ini dan memperluas akses pembiayaan.
