Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 26/08/2026 — Pejabat Gubernur Bank Indonesia Sementara Destry Damayanti menjalani fit and proper test calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI hari ini.
- Destry Damayanti menjalani fit and proper test calon Gubernur BI
- Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan
- M. Misbakhun mengonfirmasi jadwal
- Rabu, 26/08/2026
- Calon tunggal dengan pengalaman lengkap dari akademik hingga LPS
Uji kelayakan dan kepatutan itu diselenggarakan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Gubernur Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengonfirmasi jadwal tersebut.
“Kita jadwalkan memang itu sesuai hasil rapat internal,” kata M. Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, Rabu, 26/08/2026.
Destry merupakan calon tunggal yang memiliki pengalaman lengkap mencakup dunia akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Bank Indonesia. Pasar menyambut positif pencalonan ini.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pengalaman Destry sebagai Deputi Gubernur Senior dan pelaksana tugas Gubernur BI memberikan modal kuat. Namun tantangan ke depan melampaui sekadar menjalankan kerangka yang ada.
“Menurut saya Ibu Destry mempunyai pengalaman yang sangat lengkap. Tetapi tantangan Gubernur BI berikutnya bukan hanya menjalankan Bank Indonesia dengan baik. Tantangannya adalah mempersiapkan Bank Indonesia menghadapi dunia yang bahkan mungkin belum sepenuhnya dapat kita bayangkan hari ini,” kata Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Rabu, 26/08/2026.
Ia menambahkan keberhasilan Gubernur BI tidak hanya dinilai dari satu siklus suku bunga. Gubernur berikutnya akan mewarisi sistem di mana uang, kredit, aset, teknologi, fiskal, dan pasar global semakin terhubung.
Jadwal Uji Kelayakan Calon Deputi
Pada hari yang sama, Komisi XI juga menguji Calon Deputi Gubernur Senior Aida S. Budiman. Esok harinya, uji kelayakan dilanjutkan untuk Calon Deputi Gubernur Solikin M. Juhro dan Anwar Bashor.
Keempat calon pemimpin bank sentral itu dipilih langsung oleh Presiden dan namanya diserahkan ke DPR melalui Surat Presiden.
