Sulseltimes.com, Mamuju, Kamis, 4 Juni 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) Saefur Rochim melantik 12 pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat fungsional di Aula Pengayoman, Rabu (3/6). Ia menegaskan setiap aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi pelayan masyarakat.
- Pelantikan 12 PNS dan pejabat fungsional
- 12 orang PNS dilantik
- Saefur Rochim, Kakanwil Kemenkum Sulbar
- Rabu, Juni 3, 2026 di Aula Pengayoman, Mamuju
- Mendorong birokrasi profesional dan pelayanan hukum berkualitas
Pesan Kakanwil soal ASN sebagai Abdi Negara
Saefur Rochim menyampaikan bahwa setiap ASN harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan bukan sekadar pemenuhan administrasi kepegawaian, tetapi merupakan amanah yang mengikat secara moral, etika, dan hukum,” kata Saefur Rochim, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Rabu, Juni 3, 2026.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta mengedepankan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Sebagai bagian dari Kementerian Hukum, setiap ASN memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Komitmen Profesionalitas dan Integritas
Jabatan fungsional yang dilantik menuntut penguasaan kompetensi yang tinggi.
Saefur Rochim juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemenkum untuk terus memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.
ASN diharapkan mampu menjadi teladan dalam penegakan etika, disiplin, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan semangat pengabdian demi terwujudnya kinerja organisasi yang semakin baik serta pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat,” pesannya.
Kegiatan itu terdiri dari dua rangkaian, yakni pengambilan sumpah atau janji PNS dan pelantikan pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama.
