Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 10/03/2026 — Komisi B DPRD Makassar panggil 17 pengusaha hotel dalam Rapat Dengar Pendapat bahas tren penurunan pembayaran pajak hotel meski dua absen yakni Ibis Hotel dan Swiss-Bell Losari. Ketua Komisi B Ismail sebut sektor perhotelan penyumbang PAD kunci sehingga butuh pembenahan segera.
Penurunan pajak hotel 5-15 persen rasakan dampak PAD.
Self-assessment diawasi ketat Geoportal Bapenda.
Uji petik lapangan rencana tingkatkan akurasi.
- 17 hotel RDP 2 absen Ibis Swissbell
- Penurunan pajak hotel 5-15 persen PAD
- Ismail tuntut penjelasan tren turun
- Hartono minta baseline data akurat
- Bapenda kembangkan Geoportal uji petik
Daftar Hotel dan RDP Banggar
Komisi B DPRD Kota Makassar undang 17 pengusaha hotel ke Rapat Dengar Pendapat. Lokasi ruang Banggar Kantor sementara DPRD Jalan Hertasning Selasa.
Dua tak hadir Ibis Hotel dan Swiss-Bell Losari.
Hotel lain MaxOne Hotel Harper Hotel Aston Melia Makassar Teras Kita Vasaka Hotel Fave Hotel Aston Inn Almadera Hotel Arthama Hotel Myko Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Mercure Makassar Gammara Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Ketua Komisi B Ismail jelaskan tujuan pemanggilan.
Cari tahu penyebab turun pajak hotel setahun terakhir.
“Setelah kami mendengarkan penjelasan dari pihak hotel dan Bapenda, ke depan akan dilakukan pembenahan agar tren pembayaran pajak dapat kembali meningkat,” ujar Ismail, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Selasa (10/03/2026).
Sektor perhotelan kontributor PAD utama.
Alasan hotel belum sepenuhnya diterima.
“Banyak acara besar dilaksanakan di hotel tertentu. Jadi ketika tren pajak menurun, tentu kami ingin mengetahui apa penyebabnya,” katanya.
Sorotan Hartono dan Bapenda
Anggota Komisi B Hartono tegas soal penurunan pajak hotel.
Jadi perhatian besar potensi persoalan pengelolaan.
“Ini harus menjadi atensi besar. Jangan sampai ada yang tidak benar dalam pengelolaan pajak kita. Kita harus betul-betul memeriksa ini,” ujarnya.
“Bukan hanya teman-teman hotel yang harus berbenah, tetapi teman-teman di Bapenda juga harus betul-betul berbenah sehingga semua nanti jelas tentang hak dan kewajiban kita masing-masing,” tegasnya.
Perbandingan data tahun sebelumnya bisa bias.
“Kalau kita membandingkan misalnya Maret 2025 dengan Maret 2026, belum tentu juga data tahun 2025 itu sudah benar. Kalau itu dijadikan perbandingan, maka data kita bisa bias,” katanya.
Minta baseline data tingkat hunian jelas.
Plt Sekretaris Bapenda Zamhir Islamie Hatta konfirmasi pemanggilan tindak lanjut.
“Ini adalah rapat kerja bersama mitra Komisi B. Ada 17 hotel yang dipanggil karena terindikasi mengalami penurunan pembayaran pajak hotel,” ujarnya.
Self-assessment wajib pajak laporkan sendiri.
Bapenda cocokkan data tren.
“Karena sistemnya self-assessment, hotel melaporkan sendiri pajaknya. Namun kami tetap melakukan pencocokan data untuk melihat tren penurunan pembayaran pajak dari hotel-hotel di Makassar,” jelasnya.
Penurunan 5-15 persen dari 400 hotel kota.
Kembangkan Geoportal jumlah kamar fasilitas.
“Kami ingin memastikan jumlah kamar sebenarnya di setiap hotel. Karena setiap jenis kamar memiliki tarif yang berbeda dan itu menjadi potensi pajak,” katanya.
Uji petik lapangan rencana ke depan.
Okupansi hotel tumbuh pajak harus ikut naik.
