Sulseltimes.com, Makassar, Selasa 10 Maret 2026 — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham hadiri Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kejaksaan Negeri Makassar. Kegiatan ini perkuat sinergi Pemda, penegak hukum, dan stakeholder lindungi pekerja kota pelabuhan timur Indonesia.
- Aliyah hadiri forum kepatuhan BPJS Kejaksaan Makassar
- Dorong sinergi lindungi pekerja sektor formal-informal
- Administrasi BPJS tertib cegah konflik
- Kepatuhan tanggung jawab bersama Andi Panca Sakti
- Strategi data capai target perlindungan optimal
Forum jadi wadah koordinasi tingkatkan kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan. Acara gelar di aula Kejaksaan Negeri Makassar.
Kolaborasi Strategis Pemda dan Kejaksaan
Aliyah Mustika Ilham tekankan forum langkah penting kolaborasi lintas sektor. Makassar serap tenaga kerja besar dari perdagangan, jasa, industri, dan UMKM.
Jaminan sosial bagian visi pembangunan berkeadilan. “Perlindungan pekerja bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari visi pembangunan kota yang berkeadilan. Kota yang maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana para pekerjanya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan,” jelas Aliyah.
Pemkot terus perluas perlindungan pekerja rentan via program BPJS. Komitmen bersama naikkan kesadaran pemberi kerja.
Atasi Rendahnya Kepesertaan Informal
Tantangan besar di pekerja informal berisiko tinggi. “Ini merupakan langkah penting agar para pekerja di sektor informal yang memiliki risiko tinggi dapat memperoleh perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya,” ujarnya.
Aliyah soroti administrasi BPJS seperti penetapan ahli waris. “Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan atau perselisihan di kemudian hari. Di sinilah peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi,” tambahnya.
Respons Kepala Kejaksaan Negeri
Andi Panca Sakti, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, sebut forum kuatkan koordinasi. “Kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Ia harap lahir strategi terukur berbasis data. Target perlindungan pekerja Makassar tercapai.
Seluruh peserta perkuat kolaborasi. Jaminan sosial jangkau semua pekerja Makassar.
Kegiatan tunjukkan keseriusan Pemkot dan Kejaksaan wujudkan kesejahteraan tenaga kerja.
