Sulseltimes.com Makassar, 6 Desember 2024 – Sebanyak 17 lurah dan sekretaris camat (sekcam) di Kota Makassar kini terancam diberhentikan akibat dugaan keterlibatan mereka dalam politik praktis selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengungkapkan bahwa ia telah mengidentifikasi beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat mendukung salah satu calon di kontestasi Pemilihan Wali Kota Makassar.
Dari total 17 orang yang terdeteksi, sebanyak 14 di antaranya adalah lurah, sedangkan sisanya adalah sekcam. Danny Pomanto menjelaskan, sebelumnya ia hanya menemukan sekitar sepuluh lurah yang terindikasi berpolitik praktis, namun kini jumlahnya meningkat menjadi 14 lurah.
“Saat ini yang terdeteksi bukan hanya sepuluh, tetapi sudah mencapai 14 lurah dan beberapa sekcam,” ujar Danny Pomanto di kediamannya, Jalan Amirullah, Makassar, pada Kamis (5/12/2024).
Danny Pomanto juga menyatakan bahwa ia sudah melaporkan secara langsung perihal dugaan keterlibatan para ASN ini kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Menurut Danny, laporan tersebut disampaikan secara lisan untuk meminta arahan mengenai langkah yang perlu diambil terhadap para pelaku.
“Saya sudah menghadap secara lisan ke Wamendagri Bima Arya, dan beliau menyarankan agar ini diproses sebagai pembelajaran. Hal ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan sebagai pengingat bagi aparatur lainnya agar tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Danny menirukan arahan dari Bima Arya.
Bima Arya pun menegaskan bahwa tindakan tegas perlu diambil terhadap para ASN yang terlibat dalam politik praktis untuk mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari.
“Saya tanya apakah mereka akan diproses atau tidak, kalau tidak diproses maka akan menjadi modus. Kalau diproses, pasti ada risikonya, dan jawabannya adalah proses saja supaya jadi pembelajaran,” ujar Danny mengutip percakapan dengan Wamendagri.
Menurut Danny, salah satu risiko yang dihadapi oleh para lurah dan sekcam tersebut adalah pemecatan, karena mereka dianggap telah melanggar kode etik ASN sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan Pilkada.
“Jika terbukti bersalah, mereka bisa dipecat, bukan hanya dinonaktifkan atau dijadikan tanpa pekerjaan. Karena mereka terlibat dalam politik praktis, saya akan jalankan jalur independen jika perlu,” tegas Danny.
Sebelumnya, Danny Pomanto pernah mengungkapkan pada 24 November 2024 bahwa dirinya telah menemukan sekitar sepuluh lurah yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.
Dalam wawancara di Anjungan Pantai Losari setelah melaksanakan salat Subuh berjamaah, Danny mengungkapkan bahwa beberapa lurah tersebut terlibat dalam mendukung dan memihak kepada salah satu paslon untuk Pemilihan Wali Kota Makassar.
“Jika ada unsur pemerintah yang terlibat dalam politik praktis, langsung laporkan ke saya. Saya dengar memang beberapa lurah sudah terlibat dalam politik praktis,” ujar Danny pada saat itu.
Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa lurah bahkan diduga menggunakan fasilitas pemerintah, seperti kantor lurah, sebagai markas untuk mendukung paslon tertentu.
“Saya dengar ada kantor lurah yang dijadikan markas oleh paslon tertentu, dan saya pasti akan menindak tegas hal ini,” kata Danny dengan tegas.
Selain lurah, Danny juga menyebutkan bahwa pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar juga tidak luput dari laporan terkait ketidaknetralan mereka. Ia menyebutkan bahwa ada saksi-saksi yang mendukung tudingan ini dan bahwa beberapa pejabat OPD tersebut telah berusaha menekan pihak lain untuk mendukung calon tertentu.
“Termasuk pejabat OPD, ada yang terdeteksi mendukung paslon tertentu. Saya memiliki saksi-saksi yang membenarkan hal ini. Saya, sebagai wali kota, tidak pernah menekan siapa pun,” tambahnya.
Danny Pomanto semakin geram dengan temuan-temuan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir tindakan yang bisa merusak tatanan pemerintahan dan demokrasi di Makassar.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam politik praktis berpotensi merusak integritas pemerintahan dan mengguncang kondusivitas di masyarakat.
“Saya harus mengawal dengan baik demokrasi di Makassar. Jangan sampai tatanan pemerintahan hingga masyarakat rusak hanya karena perilaku yang melanggar hukum.
Saya memberikan kebebasan kepada setiap pegawai di lingkup Pemkot Makassar untuk memilih kandidat sesuai dengan hati nurani mereka. Namun, kita harus menjaga kondusivitas dan menghindari perselisihan yang merusak persaudaraan,” tegas Danny.
Pernyataan Danny ini juga menyentuh tentang pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. “Pilkada tinggal beberapa hari lagi, silakan menyalurkan suara kita dengan baik. Jangan saling intimidasi,” kata Danny.
Selain itu, Danny juga menyampaikan bahwa meskipun tahapan Pilkada sudah memasuki minggu tenang, warga Makassar harus tetap menjaga persaudaraan dan menghindari provokasi.
“Kita semua satu warga Makassar. Tidak perlu saling mencela atau memprovokasi. Allah sudah mentakdirkan siapa yang menjadi wali kota dan siapa yang menjadi gubernur, jadi tidak perlu khawatir,” pungkas Danny dengan penuh keyakinan.
Dengan pernyataan dan tindakan tegas dari Wali Kota Makassar, harapan agar proses demokrasi di Makassar berlangsung dengan damai dan adil semakin terasa.
Namun, ini juga menjadi pembelajaran penting bagi seluruh ASN agar selalu menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis yang dapat merusak kepercayaan publik.
