Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 11/02/2026 — Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam agenda pembangunan daerah.
Ia menyebut Dinas Pendidikan Kota Makassar masuk kategori belanja wajib karena terkait standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
- Pemkot Makassar menegaskan pendidikan tetap program unggulan pembangunan daerah
- Sekda menyebut Disdik masuk belanja wajib karena standar pelayanan minimal
- Program seragam sekolah gratis SD dan SMP disebut wajib dilaksanakan
- Dukungan untuk Makan Bergizi Gratis masuk prioritas pemkot
- Mandatory spending pendidikan 20 persen APBD dipastikan tetap terpenuhi
“Dinas Pendidikan ini masuk standar pelayanan minimal atau belanja wajib, sehingga menjadi perhatian Pak Wali Kota, termasuk dalam RPJMD dan visi misi beliau,” kata Andi Zulkifly Nanda, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Rabu, 11/02/2026.
Pendidikan masuk belanja wajib dan jadi fokus perencanaan daerah
Andi Zulkifly Nanda menyampaikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu target utama dalam dokumen perencanaan daerah.
Pemkot Makassar menargetkan perbaikan fasilitas sekolah agar kualitas proses belajar mengajar lebih terdukung.
Ia menegaskan pos belanja wajib pendidikan tetap menjadi perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD.
Pemkot menilai pemenuhan standar pelayanan minimal di sektor pendidikan beririsan langsung dengan kebutuhan layanan dasar warga.
Program prioritas seragam gratis, MBG, dan kesejahteraan guru
Sekda Makassar menyatakan program seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP tetap wajib berjalan.
“Program gratis seragam sekolah untuk SD dan SMP itu wajib dilaksanakan,” kata Andi Zulkifly Nanda, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Rabu, 11/02/2026.
Pemkot Makassar juga memastikan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pemerintah kota menilai sinkronisasi program daerah dan program pusat diperlukan agar layanan pendidikan dan kesehatan anak berjalan searah.
Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik disebut masuk agenda prioritas, mulai dari kenaikan tunjangan hingga beasiswa bagi guru berprestasi.
“Ada peningkatan tunjangan guru, beasiswa guru berprestasi, dan pembangunan SMP unggulan yang menjadi prioritas Pak Wali,” kata Andi Zulkifly Nanda, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Rabu, 11/02/2026.
Terkait alokasi anggaran, Sekda menegaskan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tetap dipenuhi di tengah kebijakan efisiensi.
“Belanja wajib atau standar pelayanan minimal itu sudah ada mandatory-nya dan kita tetap berikan pagu sesuai perencanaan,” kata Andi Zulkifly Nanda, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Rabu, 11/02/2026.
Ia menyebut penggunaan anggaran akan dipusatkan pada program yang benar-benar prioritas dan dibutuhkan masyarakat.
Ia menambahkan penguatan sarana, kesejahteraan guru, serta program unggulan siswa ditargetkan berdampak pada kenaikan kualitas layanan pendidikan dalam beberapa tahun ke depan.
